Natuna _ ranaipos.com : Tujuh doktor putra asli Natuna resmi membentuk Archipelago Natuna Research Center (ANRC), sebuah lembaga riset independen yang hadir untuk memperkuat pembangunan daerah melalui penelitian, kajian kebijakan, serta rekomendasi yang berbasis data.
Kehadiran ANRC secara hukum telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000211.AH.01.07.Tahun 2026.
Tujuh pendiri ANRC tersebut yakni Dr. H. Umar Natuna, M.Pd.I., Dr. H. Amirudin, MPA, Dr. H. Syahidun, MM, Dr. H. Tirtayasa, MA, Dr. Asmara Juana, M.Si., Dr. H. Kamaruddin, MM, dan Dr. Syahidin, MA.
Direktur Eksekutif ANRC, Dr. H. Amirudin, MPA, saat dihubungi media ini melalui sambungan telp selulernya, Minggu (27/09/26) pagi mengatakan, pembentukan ANRC berangkat dari kesadaran bahwa berbagai persoalan strategis Natuna membutuhkan penelitian yang serius, berbasis data, serta dilihat dari berbagai perspektif keilmuan.
Menurutnya, posisi Natuna sebagai daerah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan membuat tantangan pembangunan di daerah ini cukup kompleks dan saling berkaitan.
Mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, kemaritiman, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, lingkungan, sumber daya alam, sosial-kebudayaan, hingga hubungan pusat dan daerah.
“ANRC hadir sebagai knowledge partner yang mempertemukan ilmu pengetahuan, data empiris, dan kebutuhan pembangunan,” kata Dr. Amirudin.
Ia menjelaskan, hasil penelitian dan kajian ANRC nantinya dapat dituangkan dalam berbagai produk pengetahuan, seperti research report, policy paper, policy brief, rekomendasi kebijakan, kajian akademik, maupun forum ilmiah dan diskusi publik.
Bukan Hanya Bicara Migas
Amirudin menegaskan, ANRC bukan lembaga yang didirikan khusus untuk menangani persoalan minyak dan gas bumi (migas).
Migas memang menjadi salah satu isu strategis Natuna yang dapat menjadi objek penelitian. Namun, ruang lingkup kajian ANRC jauh lebih luas.
“Migas adalah salah satu tema penelitian ANRC, bukan identitas maupun satu-satunya agenda lembaga,” tegasnya.
Ia menyebutkan, ANRC akan membuka kajian terhadap berbagai isu strategis, di antaranya pembangunan perbatasan, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, kemaritiman dan ekonomi biru, sosial-kebudayaan, Islam dan Tamaddun Melayu, geopolitik, lingkungan, sumber daya alam, desentralisasi fiskal, hubungan pusat-daerah, serta berbagai persoalan strategis lainnya.
Tetap Independen, Terbuka untuk Kolaborasi
Sebagai lembaga riset independen, ANRC berkomitmen menjaga independensi akademik dalam menentukan agenda penelitian, mengolah data, melakukan analisis, hingga menyampaikan hasil kajian.
Namun demikian, ANRC tetap membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, komunitas, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
“Independensi akademik tetap menjadi bagian penting dalam proses penelitian dan kajian. Tetapi kami juga terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujar Amirudin.
ANRC juga membuka kesempatan bagi akademisi, peneliti, profesional, praktisi, generasi muda, serta putra-putri Natuna yang berada di berbagai daerah dan negara untuk ikut berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing.
Bangun Ekosistem Pengetahuan dari Natuna
Lebih lanjut dirinya mengatakan, ANRC tidak hadir untuk mengambil ruang yang telah dimiliki pihak lain. Sebaliknya, lembaga tersebut ingin menambah ruang bagi penelitian, pengetahuan, dialog, dan gagasan mengenai masa depan Natuna.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan lebih dari sekadar sumber daya dan anggaran. Diperlukan pula data yang kuat, penelitian yang independen, analisis yang mendalam, serta kebijakan yang berbasis bukti.
“Dari Natuna, ANRC ingin ikut membangun tradisi tersebut. Dari Natuna, untuk Natuna, melalui ilmu pengetahuan, integritas riset, dan kerja bersama,” pungkasnya.
Kehadiran ANRC diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pengetahuan di Natuna sekaligus memberikan kontribusi terhadap lahirnya berbagai kajian dan rekomendasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.*(rapi).
Komentar