Karimun _ ranaipos.com : PT TIMAH Tbk terus mendorong program pemberdayaan masyarakat agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Komitmen itu diwujudkan lewat konsultasi publik pembaruan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Gedung Nasional Karimun, Kamis (03/9/2026). 
Kegiatan ini menghadirkan jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program PPM PT TIMAH. Tujuannya satu: memastikan program perusahaan tepat sasaran dan tidak jalan sendiri.
Staf Ahli Perencana Utama Baperlitbang Kepri, Arif Fadillah menegaskan, RIPPM PT TIMAH harus nyambung dengan RPJMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
“Setiap rencana kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan, kita berharap menyatu dengan rencana kebijakan RPJMD provinsi maupun kabupaten kota,” kata Arif.
Ia menyebut ada sejumlah isu strategis di Kepri yang bisa jadi fokus PPM ke depan. Mulai dari peningkatan SDM, ekonomi maritim, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pelayanan publik, pelestarian budaya lokal, infrastruktur, sampai isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Arif juga berharap kehadiran PT TIMAH di Karimun bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menaikkan kesejahteraan warga.
“Memang hadirnya PT Timah ini kita harapkan mendorong dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun pada khususnya, karena berada di wilayah Kabupaten Karimun,” ujarnya.
Senada, Asisten Administrasi Umum Setda Karimun, H. Muhammad Isnaini menekankan program PPM harus ada dampak nyata dan bisa diukur. Jangan sampai bantuan berhenti saat barang diserahkan.
“Setiap bantuan yang diberikan harus memiliki target akhir atau ending yang jelas. Jangan sekadar program selesai setelah barang diserahkan,” tegasnya.
Ia mencontohkan bantuan bibit dan pupuk ke petani. Harus ada evaluasi berkala, 6 bulan sampai 1 tahun, untuk melihat apakah pendapatan dan kemandirian masyarakat benar-benar naik.
“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat agar mereka mampu mandiri dalam membiayai pendidikan dan kesehatan keluarganya,” katanya.
Muhammad Isnaini juga mendorong PT TIMAH menyelaraskan program PPM dengan rencana OPD. Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
“Penting adanya sinkronisasi antara program CSR PT TIMAH dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi overlapping kegiatan,” ujarnya.
Selain ekonomi dan sosial, aspek lingkungan juga jadi perhatian. Setiap program PPM diharapkan memperhatikan potensi dan kondisi lingkungan di masing-masing wilayah.
Dengan konsultasi publik ini, PT TIMAH berharap program pemberdayaannya ke depan makin terintegrasi, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Karimun.*(nal).
Komentar