www.ranaipos.com – Tanjungpinang : Pihak Polda Kepulauan Riau yang dipimpin AKP Rohandi Tambunan turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) di depan pabrik Prendjak, terkait kasus pembongkaran pagar batako, pagar kayu, serta kanstin taman bunga di Kelurahan Air Raja, Kota Tanjungpinang, Senin (30/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemasangan garis polisi (police line) di lokasi serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kegiatan ini turut disaksikan oleh pemilik lahan Djodi Wirahadikusuma, kuasa hukumnya Herman SH, Ketua RT 02 Lusi, serta pihak terkait lainnya.
AKP Rohandi Tambunan menjelaskan bahwa pihaknya turun ke lokasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Djodi Wirahadikusuma. Selain itu, pihak kepolisian juga menghadirkan Ketua RT setempat sebagai saksi karena lokasi tersebut berada di wilayahnya.
“Kita turun ke sini berdasarkan laporan Pak Djodi dan memanggil Ibu RT sebagai saksi karena ini wilayahnya,” ujarnya.
Sekitar pukul 10.30 WIB, petugas mulai memasang police line di sekeliling lokasi dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa batako, kastin, dan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai pagar pembatas lahan milik Djodi.
Diketahui, pagar tersebut telah empat kali dibongkar oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang. Sementara, kasus ini kini menjadi perhatian setelah dilaporkan ke Polda Kepri, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kekuatan hukum antara perda dan hak kepemilikan pribadi.
Seorang warga setempat menilai kasus ini cukup unik, mengingat pemerintah daerah menerapkan perda untuk fasilitas umum, sementara lahan yang dipagari disebut merupakan milik pribadi.
“Kita lihat saja nanti apakah dengan adanya police line ini pihak Satpol PP masih akan melakukan pembongkaran. Dari situ akan terlihat mana yang lebih kuat, hukum atau perda,” ujarnya.
Terkait status Jalan DI Panjaitan Km 8 yang berada di Kelurahan Air Raja sebagai jalan provinsi, kuasa hukum Djodi menyebutkan bahwa penjelasan lebih rinci akan disampaikan oleh pihak Ombudsman Kepulauan Riau.
“Selain melaporkan ke Polda Kepri, kami juga sudah melaporkan ke Ombudsman Kepri. Kemungkinan mereka juga akan turun ke lapangan untuk meninjau langsung,” pungkasnya.
Komentar