NATUNA, RANAIPOS.COM– Menyikapi perkembangan ekonomi dan kerisauan terhadap kondisi keuangan daerah yang di katakan mandek, DPRD Natuna melakukan pembahasan mendadak dengan pihak TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Bupati Natuna pada (5/6) malam sekitar pukul 21.00 Wib diruang Paripurna DPRD Natuna.
Rapat dilaksanakan secara tertutup itu terus di nanti oleh para awak media untuk menperoleh informasi atas rapat mendadak di ruang paripurna DPRD Natuna.
Rapat di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Yusripandi di dampingi Wakil Ketua1, Hadi Candra, S.Sos dan Wakil Ketua 2, Daeng Amhar, SE.
Rapat mendadak DPRD Natuna kali ini dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Natuna, Ketua TAPD Natuna Wan Siswandi, S.Sos serta anggota TAPD Kabupatrn Natuna.
Rapat mendadak yang di lakukan oleh pihak legislative Natuna terkait persoalan perkembangan ekonomi dan anggara daerah itu tidak dihadiri oleh Bupati Natuna Drs. H. Hamid Rizal, M.Si yang terutama di undangan oleh DPRD Natuna.
Usai rapat kepada awak Media, ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan bahwa yang mana rapat tersebut di lakukan oleh pihak DPRD Natuna meminta kepastian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui TAPD tentang kemampuan keuangan daerah kala ini.
“Ungkapan TAPD, uang daerah baik dari Pemerintah Pusat bahkan dari Pemerintah Provinsi sendiri belum disalurkan ke Kasda Natuna, jika keduanya tersalurkan maka seluruh kegiatan dapat terlaksanakan,” ungkap Yusripandi kepada awak media.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi, S.Sos yang juga di mintai keteranganya oleh para awak media usai memenuhi undangan rapat dengan pihak legislative itu menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih memenunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Dalam waktu dekat TAPD bersama DPRD Natuna akan berangkat ke Jakarta untuk menanyakan langsung ke Kementrian Keuangan atas persoalan ini,” ungkap Wan Siswandi.
Menjawab kekhawatiran para rekan-rekan DPRD Natuna tentang kepastian terlaksananya kegiatan-kegiatan kecil yang menyentuh langsung ke masyarakat dengan tegas Wan Siswandi mengatakan Pemerintah Daerah mampu melaksanakanya program tersebut.
“Ya, teman-teman di DPRD juga menanyakan hal itu, saya pastikan Pemda mampu, kita masih memiliki dana tunda salur dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 100 lebih milyar serta Pemerintah Provinsi sekitar 60 milyar,” cetusnya.
Tambahnya, disamping persoalan ketersediaan anggaran, DPRD Natuna juga mempertanyakan persoalan pembayaran pembangunan Gedung Daerah kepada pihak kontraktor yang mana ungkap ketua TPAD Kabupaten Natuna tersebut bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna belum membayar sedikitpun kepada pihak kontraktor atas pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. (rapi)
Komentar