Tanjungpinang _ ranaipos.com : Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih membutuhkan percepatan serius agar target nasional dapat tercapai. Sertifikasi dapur, ketersediaan ahli gizi, serta pemanfaatan pangan lokal menjadi fokus utama evaluasi.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, dan dihadiri Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, jajaran OPD Pemprov Kepri, unsur Forkopimda, serta perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau, baik secara luring maupun daring.
Realisasi SPPG Capai 199, Masih Jauh dari Target
Dalam paparannya, Rika Azmi mengungkapkan bahwa hingga 2 Februari 2026, realisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi di Kepri telah mencapai 199 SPPG dari target nasional 303 SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
“Capaian ini cukup baik, namun masih perlu percepatan agar target nasional bisa terpenuhi tepat waktu,” ujarnya.
Namun demikian, dari jumlah tersebut, baru 83 SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.
“SLHS ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan bagi anak sekolah dan kelompok rentan,” tegas Rika.
Kendala SLHS dan Standar Dapur Masih Jadi PR
Rika menjelaskan, proses pengurusan SLHS masih terkendala keterbatasan fasilitas pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya tersedia di Balai Pelayanan Kesehatan Batam.
“Hal ini membuat waktu pengurusan SLHS menjadi lebih panjang, terutama bagi SPPG di wilayah jauh dan kepulauan,” jelasnya.
Selain itu, masih ditemukan dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan, serta operasional dapur yang belum sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ini menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi secara bersama-sama,” katanya.
Wilayah Terpencil dan Kekurangan Ahli Gizi
Untuk wilayah terpencil, Pemprov Kepri telah melakukan appraisal terhadap 15 SPPG, sementara 46 SPPG lainnya akan menjalani appraisal lanjutan.
“Kami terus mendorong percepatan agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” ujar Rika.
Ia juga menyoroti keterbatasan tenaga ahli gizi di dapur SPPG, serta lambannya sebagian mitra pengelola dalam mengurus SLHS.
“Keberadaan ahli gizi sangat penting untuk menjamin kualitas menu dan kecukupan asupan gizi,” tambahnya.
Potensi Pangan Laut Kepri Belum Maksimal
Isu lain yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal, khususnya hasil laut Kepulauan Riau, dalam menu MBG.
“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa mendukung program ini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap Rika.
Menutup paparannya, ia berharap evaluasi ini menjadi pijakan perbaikan agar Program MBG berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh pihak bersinergi menyempurnakan pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau,” pungkasnya.
KPPG Siap Perkuat Koordinasi
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, Syarti Widya, menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan Program MBG di Kepri.
“Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata,” ujarnya.
Ia berharap seluruh SPPG di Kepri ke depan dapat memenuhi standar sarana prasarana, higienitas, serta kualitas menu.
“Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda,” tutupnya.*(Hel)
Komentar