www.ranaipos.com _ Natuna: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) seiring adanya prediksi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan yang dipimpin sekaligus dibuka Bupati Natuna Cen Sui Lan di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batusisir, Bukit Arai, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Natuna meminta seluruh unsur terkait memperkuat langkah pencegahan dan tidak hanya bergerak setelah kebakaran terjadi.
Cen Sui Lan mengatakan kondisi cuaca harus menjadi perhatian bersama karena musim kemarau diperkirakan lebih panjang dari biasanya.
“Musim kemarau lebih panjang dari perkiraan kita. Fenomena El Nino yang aktif akan memperpanjang musim kemarau,” ujar Cen Sui Lan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya curah hujan dan membuat vegetasi maupun lahan menjadi lebih kering. Situasi itu pada akhirnya dapat meningkatkan risiko munculnya titik api dan memperbesar kemungkinan terjadinya karhutla.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI-Polri, Satgas Karhutla, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan.
Bupati menilai pencegahan harus menjadi langkah utama karena penanganan kebakaran ketika api sudah meluas membutuhkan tenaga, waktu dan sumber daya yang besar.
“Terjadinya kebakaran hutan sangat menguras tenaga,” katanya.
Edukasi Masyarakat Diperkuat
Selain kesiapan personel dan peralatan, Cen Sui Lan menilai edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah karhutla.
Sosialisasi mengenai bahaya pembakaran lahan diminta dilakukan secara berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai risiko penggunaan api untuk membersihkan lahan, terutama saat kondisi cuaca kering.
Menurutnya, pembakaran yang awalnya dilakukan untuk membersihkan kebun atau membuka lahan dapat berubah menjadi bencana apabila api tidak terkendali.
“Polusi udara saat ini sudah sangat memprihatinkan karena dampak asap, baik yang terjadi di Natuna maupun asap kiriman,” tegasnya.
Cen juga mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap pembakaran hutan dan lahan sebagai persoalan sederhana. Apabila tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran, pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menyebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu dasar hukum yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Selain itu, ketentuan mengenai pembakaran hutan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang telah mengalami sejumlah perubahan melalui regulasi berikutnya.
Karena itu, penggunaan api untuk membersihkan lahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.
Selain sanksi pidana, pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan juga dapat menghadapi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan.
Perkuat Pengawasan di Lapangan
Meski penegakan hukum tetap diperlukan, Cen Sui Lan menegaskan bahwa langkah tersebut harus berjalan bersama dengan upaya pencegahan.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, Satgas Karhutla, camat dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Wilayah yang dinilai rawan mengalami kekeringan dan kebakaran juga perlu mendapat perhatian lebih. Setiap laporan mengenai munculnya titik api diharapkan dapat segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Menurut Cen Sui Lan, masyarakat memiliki posisi penting dalam upaya pencegahan karhutla. Kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dapat membantu pemerintah menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengambil bagian dalam menjaga lingkungan, terutama dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Sebab, dampak karhutla tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kualitas udara, mengancam kesehatan masyarakat, membahayakan permukiman serta menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Sementara para camat mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Natuna berharap seluruh unsur memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi potensi kekeringan dan karhutla, sekaligus mampu memperkuat sistem pencegahan hingga ke tingkat masyarakat.(Rid).
Komentar