Anambas _ ranaipos.com : Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meninjau langsung kondisi Pelabuhan Roll-on/Roll-off (Roro) di Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Sabtu (24/10/2026). Peninjauan dilakukan menyusul adanya laporan kerusakan ringan pada sejumlah bagian fasilitas pelabuhan yang berpotensi mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi logistik masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Aneng didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Camat Jemaja Timur, Kepala Desa Kuala Maras, serta sejumlah instansi terkait.
Bersama rombongan, Aneng memeriksa sejumlah fasilitas pelabuhan, mulai dari area dermaga, lokasi sandar kapal hingga fasilitas pendukung lainnya. Peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagian yang mengalami kerusakan sekaligus menentukan langkah penanganan lebih lanjut.
Aneng menegaskan, kerusakan yang tergolong ringan sekalipun tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pemeliharaan fasilitas pelabuhan penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas transportasi masyarakat.
“Kerusakannya memang ringan, tetapi tidak boleh kita biarkan. Pelabuhan ini merupakan urat nadi transportasi masyarakat, baik untuk mobilitas penumpang maupun distribusi barang dan kebutuhan pokok. Karena itu, kondisinya harus tetap terjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tegas Aneng.
Ia menjelaskan, Pelabuhan Roro Kuala Maras memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, khususnya bagi masyarakat Pulau Jemaja dan sekitarnya. Selain menjadi akses transportasi penumpang, pelabuhan tersebut juga berperan dalam menunjang distribusi barang dan kebutuhan pokok serta pergerakan ekonomi masyarakat.
Untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan berkoordinasi dengan instansi dan pihak terkait guna melakukan pendataan teknis terhadap bagian fasilitas yang mengalami kerusakan.
Pendataan tersebut diperlukan agar penanganan dan perbaikan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan serta kebutuhan di lapangan.
Aneng berharap, koordinasi yang dilakukan dapat mempercepat tindak lanjut perbaikan sehingga fasilitas pelabuhan tetap berfungsi dengan baik dan tidak menghambat pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memantau kondisi infrastruktur transportasi, terutama fasilitas publik yang memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas warga dan distribusi logistik di wilayah kepulauan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemeliharaan secara berkala agar kerusakan fasilitas dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditangani sebelum berdampak lebih luas terhadap pelayanan masyarakat.*(Heri).
Komentar