Ada sebuah angka yang, pada pandangan pertama, tampak seperti kesalahan ketik: Rp700.000.
Bukan harga mobil. Bukan harga sewa rumah. Bukan pula gaji seorang direktur.
Itu, konon, upah mengupas bawang—jika pekerjaan itu dihitung dengan ukuran tertentu—sekitar Rp700.000 untuk satu kilogram.
Angka seperti ini menggelitik bukan semata karena mahal. Ia mengajak kita bertanya: apa sebenarnya yang sedang kita bayar ketika kita membayar Rp700.000 untuk mengupas bawang?
Barangkali bukan bawangnya.
Barangkali yang mahal adalah waktu. Ketelitian. Kesabaran. Tenaga. Atau mungkin, lebih dalam dari semua itu, ketidakmampuan kita menghargai pekerjaan yang tampak kecil sampai pekerjaan itu menjadi mahal.
Kita sering hidup dalam masyarakat yang pandai menghitung harga, tetapi gagap menghitung nilai.
Bawang adalah benda kecil. Ia masuk ke wajan, ditumis, lalu lenyap dari pandangan. Tetapi sebelum lenyap, seseorang harus membeli, mengupas, memotong, membersihkan, dan memasukkannya ke dalam masakan.
Yang terlihat adalah makanan.
Yang tidak terlihat adalah tangan.
Di situlah persoalan kepemimpinan sering bermula.
Kepemimpinan kita terlalu sering terpukau oleh angka besar.
Pertumbuhan ekonomi.
Investasi.
Proyek strategis.
Bandara.
Pelabuhan.
Jalan tol.
Gedung.
Seremoni.
Anggaran.
Kita menyukai sesuatu yang bisa dipotret dari udara. Sesuatu yang dapat diresmikan dengan gunting pita. Sesuatu yang namanya dapat ditulis dalam laporan tahunan.
Tetapi kehidupan rakyat tidak selalu berlangsung di udara.
Ia berlangsung di dapur.
Di pasar.
Di kamar sempit.
Di warung.
Di ladang.
Di tangan seorang ibu yang mengupas bawang.
Di situlah negara sebenarnya diuji.
Sebab negara bukan hanya apa yang dibangun pemerintah. Negara juga adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan kecil dihargai, bagaimana waktu manusia diperlakukan, dan bagaimana orang yang berada di lapisan paling bawah merasa bahwa hidupnya mempunyai martabat.
Mungkin karena itu angka Rp700.000 tersebut lebih menarik jika dibaca sebagai metafora.
Ia adalah semacam cermin kecil.
Dan cermin, seperti biasa, tidak pernah memilih siapa yang ingin dilihatnya.
Ada ironi dalam pembangunan kita.
Kita ingin menjadi negara maju, tetapi masih sering mengukur kemajuan dengan benda-benda yang tampak.
Padahal negara maju tidak hanya ditandai oleh gedung tinggi. Ia juga ditandai oleh harga waktu manusia yang masuk akal.
Di negara yang institusinya bekerja baik, pekerjaan sederhana tidak berarti manusia yang mengerjakannya sederhana.
Tukang sampah bukan sampah.
Petugas kebersihan bukan sekadar orang yang membersihkan.
Petani bukan sekadar produsen bahan pangan.
Buruh bukan sekadar angka dalam tabel biaya produksi.
Dan orang yang mengupas bawang bukan sekadar sepasang tangan yang bisa diganti kapan saja.
Di sini kita sampai pada soal kepemimpinan.
Pemimpin yang baik semestinya memiliki kemampuan melihat apa yang tidak dilihat oleh statistik.
Ia harus mampu bertanya: siapa yang berada di balik angka?
Ketika harga pangan naik, siapa yang paling dahulu kehilangan daya beli?
Ketika upah rendah, siapa yang sebenarnya sedang kita minta untuk membayar ongkos pembangunan?
Ketika biaya hidup meningkat, siapa yang pertama kali mengurangi lauk?
Statistik dapat mengatakan inflasi sekian persen.
Tetapi seorang ibu tahu inflasi ketika ukuran belanjanya mengecil.
Statistik dapat mengatakan ekonomi tumbuh.
Tetapi seorang buruh tahu pertumbuhan ketika harga beras naik lebih cepat daripada upahnya.
Negara mungkin mengatakan kesejahteraan meningkat.
Tetapi rakyat mempunyai cara sendiri untuk menjawabnya: melalui isi dompet dan isi piring.
Maka persoalannya bukan apakah Rp700.000 untuk mengupas satu kilogram bawang itu benar atau tidak.
Kita harus berhati-hati dengan angka yang beredar. Angka tanpa konteks mudah berubah menjadi sensasi. Ia bisa berasal dari jenis pekerjaan tertentu, sistem pembayaran tertentu, biaya jasa tertentu, atau perhitungan yang tidak sama dengan upah tenaga kerja biasa.
Tetapi justru karena itu kita perlu bertanya lebih jauh.
Mengapa sebuah angka dapat membuat kita terkejut?
Karena dalam kepala kita telah ada sebuah hierarki tentang pekerjaan.
Ada pekerjaan yang kita anggap terhormat.
Ada pekerjaan yang kita anggap biasa.
Ada pekerjaan yang bahkan tidak kita anggap sebagai pekerjaan.
Padahal peradaban dibangun oleh pekerjaan-pekerjaan yang sering tidak masuk panggung.
Seseorang menyapu jalan sebelum kota bangun.
Seseorang mengangkat ikan sebelum pasar ramai.
Seseorang membersihkan sekolah sebelum murid datang.
Seseorang memasak sebelum keluarga duduk di meja makan.
Seseorang mengupas bawang sebelum makanan tersaji.
Mereka bekerja ketika kita belum berpikir bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan.
Kita menikmati hasilnya tanpa melihat prosesnya.
Bukankah begitulah pula kita memperlakukan banyak hal dalam negara?
Kita menikmati listrik tanpa melihat teknisi.
Menikmati jalan tanpa memikirkan pekerja.
Menikmati pendidikan tanpa memikirkan guru.
Menikmati keamanan tanpa melihat petugas yang berjaga.
Kita menikmati negara, tetapi sering lupa kepada manusia yang membuat negara itu berjalan.
Kepemimpinan, dengan demikian, bukan hanya persoalan siapa yang duduk di kursi.
Ia adalah persoalan tentang apa yang dilihat dari kursi itu.
Dari kursi yang terlalu tinggi, rakyat tampak sebagai statistik.
Dari kursi yang terlalu jauh, kemiskinan tampak sebagai persentase.
Dari kursi yang sibuk dengan seremoni, penderitaan tampak sebagai agenda.
Tetapi dari jarak yang dekat, semuanya berubah.
Kemiskinan mempunyai wajah.
Pengangguran mempunyai nama.
Harga pangan mempunyai dampak.
Dan pekerjaan kecil mempunyai manusia di belakangnya.
Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang mengetahui semua hal.
Tidak mungkin.
Tetapi ia tahu apa yang harus ditanyakan.
Ia bertanya mengapa harga begitu mahal.
Ia bertanya siapa yang memperoleh keuntungan.
Ia bertanya siapa yang menanggung biaya.
Ia bertanya apakah kebijakan yang dibuat di kantor benar-benar masuk akal ketika diterapkan di pasar.
Ia bertanya apakah angka dalam laporan pemerintah sesuai dengan pengalaman warga.
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tampak sederhana.
Tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan terlihat.
Kita barangkali terlalu lama mengira bahwa rakyat membutuhkan pidato besar.
Tidak selalu.
Kadang rakyat hanya membutuhkan harga yang wajar.
Upah yang layak.
Pelayanan yang cepat.
Sekolah yang baik.
Transportasi yang terjangkau.
Pasar yang sehat.
Dan pemerintah yang tidak membuat hidup menjadi lebih rumit daripada yang seharusnya.
Kepemimpinan yang hebat tidak selalu menghasilkan kalimat yang hebat.
Kadang ia menghasilkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: seorang ibu pulang dari pasar tanpa harus menghitung ulang uang belanjanya tiga kali.
Seorang buruh menerima upah tanpa harus berutang sebelum tanggal gajian.
Seorang guru dapat mengajar tanpa terus-menerus memikirkan kebutuhan rumah tangga.
Seorang petani menjual hasil panen tanpa merasa bahwa tengkulak selalu menjadi pihak yang paling berkuasa.
Di sana, negara hadir bukan sebagai spanduk.
Ia hadir sebagai rasa aman.
Ada sesuatu yang menarik dari bawang.
Ia mempunyai lapisan.
Kita mengupasnya satu demi satu.
Begitu pula dengan persoalan kepemimpinan.
Di permukaan ada harga.
Di bawahnya ada upah.
Di bawahnya lagi ada produktivitas.
Kemudian ada distribusi.
Ada kebijakan.
Ada pasar.
Ada kekuasaan.
Dan semakin dalam kita mengupasnya, semakin kita menemukan pertanyaan yang lebih sulit:
siapa sebenarnya yang menentukan nilai sebuah pekerjaan?
Pasar?
Negara?
Pemilik modal?
Konsumen?
Atau gabungan semuanya?
Jawabannya tidak sederhana.
Tetapi satu hal jelas: masyarakat yang sehat tidak boleh membiarkan harga menjadi satu-satunya ukuran martabat manusia.
Sebab jika semua hal hanya dinilai berdasarkan harga, manusia akhirnya menjadi komoditas.
Dan ketika manusia menjadi komoditas, yang paling murah biasanya adalah manusia yang paling lemah.
Karena itu, angka Rp700.000—benar atau tidak dalam konteks tertentu—seharusnya tidak berhenti sebagai bahan perbincangan di media sosial.
Ia seharusnya menjadi pertanyaan politik.
Bukan politik dalam pengertian perebutan kursi.
Politik dalam pengertian yang lebih tua dan lebih sederhana: bagaimana kita mengatur kehidupan bersama.
Apakah kebijakan kita membuat pekerjaan manusia semakin bermartabat?
Apakah ekonomi kita membuat rakyat semakin berdaya?
Apakah pembangunan membuat waktu manusia lebih berharga?
Apakah negara mampu membedakan antara efisiensi dan pengorbanan?
Sebab sering kali yang disebut efisiensi sebenarnya hanyalah pemindahan beban.
Biaya dikurangi di satu tempat, tetapi ditanggung oleh orang lain.
Anggaran dihemat, tetapi waktu rakyat terbuang.
Harga ditekan, tetapi upah pekerja ikut ditekan.
Proyek selesai, tetapi lingkungan yang membayar.
Laporan terlihat baik, tetapi kehidupan sehari-hari menjadi lebih berat.
Itulah sebabnya kepemimpinan tidak cukup hanya pandai mengelola angka.
Ia harus pandai membaca akibat.
Mungkin kita perlu memulai kembali dari hal-hal kecil.
Dari bawang.
Dari beras.
Dari ongkos transportasi.
Dari harga ikan.
Dari upah buruh.
Dari gaji guru.
Dari biaya sekolah.
Dari tagihan listrik.
Dari harga obat.
Dari semua benda kecil yang setiap hari masuk ke dalam kehidupan rakyat.
Sebab negara sesungguhnya tidak tinggal di istana.
Negara tinggal di dalam pengalaman sehari-hari.
Dan kepemimpinan pada akhirnya bukan tentang seberapa tinggi seorang pemimpin berdiri.
Ia tentang seberapa jauh ia bersedia menundukkan kepala untuk melihat kehidupan yang berada di bawahnya.
Bawang itu kecil.
Tetapi kalau kita mau mengupasnya, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang besar.
Bukan tentang bawang.
Tentang kita.
Tentang cara kita menghargai kerja.
Tentang cara kita membangun ekonomi.
Tentang cara kita memandang rakyat.
Dan, akhirnya, tentang jenis kepemimpinan yang kita pilih.
Sebab ukuran sebuah negara kadang tidak tampak dalam gedung pencakar langit.
Ia tampak pada sesuatu yang jauh lebih sederhana:
berapa harga yang harus dibayar seorang manusia untuk membuat hidup manusia lain menjadi lebih mudah.
Di situlah kepemimpinan bercermin.
Dan kadang-kadang, cermin itu hanya berupa sebutir bawang.***
Komentar