Natuna _ ranaipos.com (RP) : Anggota DPD RI, Komite III membidangi pemuda, pariwisata, pendidikan, kewanitaan dan anak. DPD RI tidak disebut komisi, komite PUU (panitia perancang undang undang), kalau ada perancangan undang undang akan melalui kami. Sebelum di DPD RI pernah menjabat wakil Wali Kota Batam dan pernah menjabat Anggota DPRD Provinsi Kepri.
Demikian dikatakan oleh Ria Saptarika Anggota DPD RI pada kesempatan temu ramah bersama Pemuda, Pers dan Penggiat Kebudayaan termasuk Penggiat medsos, Rabu (15/12/21) malam di Resto Ranai Square Ranai Natuna.
“Saya pernah bekerja sebagai pekerja di muka kuning tahun 1984, saya juga aktif pada kegiatan kemasyarakatan, dan selama saya menjabat Walkot, Anggota DPRD, dan sekarang duduk di DPD RI, banyak kegiatan kagiatan kemasyarakatan yang saya ikuti. Saya senang bertemu dengan adek adek, karena berorganisasi merupakan kesenangan tersendiri bagi saya” jelas Ria Saptarika.
Lanjutnya, sa’at dirinya berada di Natuna, dirinya menggap reses, dirinya menjaring aspirasi masyarakat, dirinya ikut dalam Mubes (Musyawarah Besar) masyarakat Natuna Anambas menuju Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
“alhamdulillah berkat mubes saya bisa hadir ditengah rekan rekan semua”, terang anggota DPD RI itu.
Lanjut Ria menjelaskan, dirinya berada di Natuna sampai hari jum’at, kalau rekan rekan ada yang akan disampaikan dipersilakan, selagi dirinya berkesempatan ada di Natuna.
Ketua DPD KNPI Natuna Hariyadi, yang juga hadir dan sebagai moderator, menanyakan tentang peluang usulan untuk pembangunan sarana kepemudaan untuk di usulkan di kementrian terkait.
Ria mengatakan, kalau untuk anggaran, DPD tidak ada kewenangan anggaran, secara kemampuan langsung DPD tidak bisa, tetapi melalui kemitraan, DPD dengan kementrian, mungkin saja kalau ada kegiatan proyek bisa dirinya bicarakan dgn kementrian terkait.
Ditanya oleh salah seorang pemuda, terkait komite III yang ditangani di DPD RI, Ria Saptarika, Sirojudin (pemuda_red) Siro mengatakan dirinya kebetulan di forum pemberdayaan kewanitaan dan perlindungan anak, pihaknya punya program yaitu stop bully, senang kiranya jika (Ria Saptarika_red) bisa bertemu dengan anak anak.
Pada kesempatan tersebut ungkap Anggota DPD RI asal pemilihan daerah Kepulauan Riau itu mengatakan, dari permintaan Sirojudin tentang perlindungan anak dan perempuan, dirinya senang juga jika berjumpa dengan anak dan ibu, nanti dirinya ingin mengatur waktu untuk melakukan pertemuan.
Terkait pekerjaan masyarakat, yaitu ruang atau kesempatan pekerjaan…
Ria menjelaskan “kalau sector pariwisata yang penting ada keinginan masyarakat, bidang pekerjaan sekarang mengutamakan sertifikasi, misalnya perbengkelan, gas and oil, sertifikasi mc dan lain lain. Lapangkan pekerjaan dulu dan sa’at ini berbeda, kalau dulu cukup dengan kebiasaan asal bisa kerja, namun sekarang harus memiliki sertifikasi.
“Problema nelayan, memang nelayan Natuna ini terpinggirkan bila dibandingkan nelayan dari luar, hal ini mesti ada kepedulian dan perhatian serius dari pemerintah pusat, jika provinsi Natuna terbentuk, maka akan memudahkan masyarakat terutama regulasi dan undang undang” kata Ria Saptarika.
Anggota DPD RI, dari dapil Provinsi Kepri itu, sejak awal tiba di Natuna, memang menaruh simpati dan perhatian khusus kepada masyarakat, ini nampak dari sikap dan stetmennya yang mendukung terbentuknya Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.
Menurutnya, Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas sangatlah layak, bila dilihat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 33 tahun 2014, sebab Kepulauan Natuna dan Anambas yang luas wilayahnya 99,92% terdiri dari laut, akan tetapi tidak memiliki kewenangan laut sama sekali, sehingga menjadikan Kabupaten yang berbatasan dengan Lima Negara Asean ini berada dalam ketidak berdayaannya, apalagi Natuna Anambas tidak di dukung oleh armada kapal nelayan yang mumpuni, sehingga hasil ikannya rawan dijarah.*(Murdipin)
Komentar