www.ranaipos.com (RP) _ NATUNA : Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M, Si mengadakan audiensi dengan elemen masyarakat guna membahas Program Pemerintah Pusat terhadap mobilisasi nelayan Pantura ke kawasan ZEE Indonesia di bagian Utara Kabupaten Natuna.
Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Natuna jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai, Selasa (03/03) siang itu dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Natuna Andes Putra dan Anggota DPRD Natuna, Dandim 0318 Natuna, Polres Natuna, Lanal Ranai, OPD, HNSI, para Koprasi Nelayan, Kadin, OKP, KNPI, Ben Stai Natuna serta para awak media.
Dasar mobilisasi nelayan Pantura ke kawasan ZEE ke titik 711 bagian Utara Kabupaten Natuna tersebut dikarenakan untuk mengisi kekosongan di wilayah ZEE, sekaligus untuk menjadi pagar laut untuk menekan angka ilegal fishing oleh nelayan asing yang kerap terjadi.
Program pemerintah yang semula menuai pro kontra ditengah masyarakat Natuna ini menjadi pembahasan dan perhatian khusus pemerintah Kabupaten Natuna, yang mana sebelumnya Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) mengadakan aksi damai di gedung DPRD Natuna meminta dukungan wakil rakyat agar bersama-sama menolak kapal cantrang Pantura beroperasi di laut Natuna Utara.
Sebagai salah satu program strategis keamanan dan kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan, atas dasar ini Bupati Natuna Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si mengundang kembali para elemen masyarakat Natuna untuk menanggapi dan membahas persoalan tersebut dengan duduk bersama satu meja guna menyatukan persepsi agar masyarakat dan pemerintah satu suara.
Kesimpulan rapat tersebut disampaikan langsung kepada Presiden RI Joko Widodo. Hasil pembahasan kawasan kelautan dan perikanan Natuna tersebut menjadi inti pembahasan selanjutnya Peresiden Jokowi yang dalan waktu dekat di undang oleh Presiden AS, Donald Trump guna membahas pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Natuna secara khusus untuk berinvestasi di Natuna.
“Saya ingin mendengarkan dulu masalah nelayan. Setelah itu akan saya serahkan data yang lengkap dan ril kepada Presiden. Karena beliau akan berangkat ke Amerika untuk membicarakan pembangunan Natuna seutuhnya”, ungkap Hamid Rizal.
Dalam informasi awal, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Natuna, Zainuddin, menyampaikan hasil pertemuan rapat dengan Dirjen Tangkap KKP di Palembang, pada tanggal 27-28 Januari 2020 lalu mengatakan bahwa tujuan mobilisasi kapal nelayan Pantura ke Natuna adalah untuk mengisi kekosongan wilayah Utara Natuna yang selama ini diklaim China.
Dalam kesempatan tersebut, Zainudin tidak menampik bahwa ia bersama undangan lainnya menyetujui kedatangan kapal nelayan Pantura ke kawasan ZEE Natuna Utara tersebut yang mana dengan catatan, menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan hasil tangkapan juga di bawa dan di olah di Natuna agar menjadi sebuah pengembangan dan peningkatan perekonomian Natuna secara besar-besaran.
Keberadaan kapal ikan Pantura akan diawasi penuh oleh Bakamla, Coast Guard dan Angkatan Laut, agar mereka tidak memasuki wilayah tangkap nelayan tempatan.
“Dari kami yang hadir pada saat itu mendukung kedatangan nelayan dari Pantura ke wilayah Natuna, dengan catatan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan hasil tangkapan di bawa dan diolah di Natuna”, ujar Zainudin.
Keterangan Ketua HNSI diperkuat Kadis Perikanan Natuna, Zakimin. Untuk mendukung program ini, KKP akan menyiapkan fasilitas BBM, logistik, serta cold storage berkapasitas besar.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna, Zakimin tersebut menjelaskan bahwa untuk tahap awal akan didatangkan sebanyak 30 kapal. Kendati demikian setelah beroperasi selama 3 bulan, akan dilakukan evaluasi lebih lanjut.
“Akan didatangkan kapal dari Pantura sebanyak 30 armada. Kemudian kita lakukan peninjauan, apakah ada yang perlu diperbaiki dan dievaluasi”, ungkapnya.
Sementara, Sispri Menko Polhukam, Kolonel Ponco yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, dalam penyampaiannya, menyikapi gejolak masyarakat Natuna adalah sebuah dinamika. Dimanapun pasti ada pro kontra. Sebuah program pemerintah yang akan dilaksanakan, jika masyarakat setempat kurang memperoleh informasi yang tepat dan dari sumber yang ahli di bidangnya, maka itu akan menjadi sebuah persoalan.
Sebuah informasi yang kurang diketahui oleh masyarakat atas sebuah persoalan tentu itu akan menjadi bias dan menjadi multi tafsir dan hal tersebut tentu harus menjadi perhatian khusus demi kemajuan pembangunan sebuah daerah dan kedaulatan NKRI. Apapun pandangan yang disampaikan memang benar adanya. Akan tetapi jadikan sebagai modal untuk menatap Natuna lebih maju.
“Kami melihat bahwa pro kontra itu selalu ada. Namun, pemerintah juga melaksanakan program ini dilandasi dengan niat yang baik demi kemajuan, pembangunan serta perkembangan perekonomian masyarakat serta kedaulatan NKRI yang mana selama ini kawasan ZEE di laut Natuna Utara tersebut selalu menjadi tambang emas bagi KIA melakukan ilegal fishing”, ungkapnya.
Berbagai masukan, saran dan pendapat disampaikan oleh para ketua koperasi Nelayan, tokoh masyarakat, serta undangan yang hadir kepada Bupati Natuna. Hingga rapat tersebut diakhiri dengan sebuah kesimpulan, sepakat memberikan kesempatan kepada nelayan Pantura untuk beroperasi di kawasan ZEE Natuna Utara dan akan dievaluasi bersama setelah tiga bulan berjalan serta hasil tangkapan di bawa dan diolah di Natuna serta dibukakan pabrik pengolahan di Natuna agar bisa menjadi sebuah lapangan kerja terbesar di sektor kelautan perikanan tersebut di Natuna untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan dan perekonomian Natuna secara ril.(rapi)
Komentar