BINTAN – ranaipos.com : Arah baru pengelolaan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau BRK Syariah mulai terlihat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Senin sore (28/9/2026), menyepakati sejumlah nama calon pengurus perseroan.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, turut menghadiri RUPSLB tersebut bersama jajaran pemegang saham. Dalam rapat, pemegang saham mengusulkan calon untuk mengisi posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen hingga jajaran Direksi BRK Syariah.
Untuk posisi Komisaris Utama, pemegang saham mengusulkan Indra. Sementara Arieta Aryanti PL dan Wachyono diusulkan sebagai calon Komisaris Independen.
Sedangkan untuk jajaran Direksi, nama Helwin Yunus diusulkan sebagai calon Direktur Utama, Asyari sebagai calon Direktur Operasional, serta Muhammad Nanang sebagai calon Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
Sementara itu, posisi Direktur Dana dan Jasa belum memiliki nama calon dalam RUPSLB kali ini.
Namun, hasil RUPSLB tersebut belum serta-merta menjadikan nama-nama tersebut sebagai jajaran pengurus definitif BRK Syariah. Seluruh calon masih harus menjalani proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, susunan akhir Komisaris dan Direksi BRK Syariah masih menunggu hasil proses regulator.
Selain membahas calon jajaran pengurus, RUPSLB juga memasukkan agenda mengenai rencana aksi pemulihan (recovery plan) tahun 2025. Rapat turut membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terkait pemeriksaan kepatuhan operasional BRK Syariah periode 2024 hingga Triwulan III 2025.
Roby Soroti Peran Bank Daerah
Bupati Bintan Roby Kurniawan menyambut baik keputusan para pemegang saham tersebut. Menurutnya, penguatan jajaran manajemen BRK Syariah harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Roby berharap pengurus yang nantinya dinyatakan lolos proses PKK OJK mampu membawa BRK Syariah semakin profesional serta memperkuat peran perbankan daerah dalam mendukung pembangunan.
“Kita berharap BRK Syariah bisa lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, misal akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman lunak sesuai prinsip syariah yang pengurusannya dipermudah. Bagi kami, Pemerintah Daerah, dukungan perbankan juga sangat penting dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Roby usai kegiatan.
Menurutnya, keberadaan BRK Syariah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Akses permodalan yang lebih mudah, kata Roby, dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan peluang ekonomi baru hingga meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, ia berharap proses pembentukan jajaran manajemen baru BRK Syariah dapat menghasilkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.
“Dengan adanya jajaran manajemen baru yang nantinya ditetapkan setelah melalui proses di OJK, kita berharap BRK Syariah semakin mampu menjalankan fungsinya sebagai bank milik daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Roby juga menekankan pentingnya kontribusi BRK Syariah dalam memperkuat pembangunan di dua wilayah pemegang saham, yakni Riau dan Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Bintan.
Dengan proses seleksi dan penilaian regulator yang masih berjalan, perhatian selanjutnya tertuju pada hasil PKK OJK. Hasil tersebut akan menjadi tahapan penting sebelum susunan Komisaris dan Direksi BRK Syariah ditetapkan secara definitif.*(hel)
Komentar