Kepulauan Meranti _ ranaipos.com : PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional.
Langkah terbaru dilakukan melalui penyusunan dan pembaruan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat / RIPPM bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan perwakilan pemerintah desa, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PT TIMAH menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / TJSL dengan arah pembangunan daerah serta kebutuhan riil masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Forum koordinasi tersebut dihadiri unsur Pemkab Kepulauan Meranti, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga pemangku kepentingan terkait. Tujuannya untuk memetakan kebutuhan dan potensi masyarakat yang bisa dikembangkan melalui program TJSL PT TIMAH.
Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menilai sinergi antara PT TIMAH dan agenda pembangunan daerah harus terus diperkuat.
“Sinergisitas ini perlu dilakukan dengan niat baik agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program di lapangan. Kehadiran PT TIMAH diharapkan terus memberikan kontribusi nyata bagi suksesnya pembangunan di Kepulauan Meranti,” ujar Sudandri.
Ia berharap kolaborasi ini dapat mendukung kebutuhan daerah, terutama di sektor konektivitas dan infrastruktur yang menjadi tantangan utama wilayah kepulauan.
Manfaat program TJSL PT TIMAH sudah dirasakan di beberapa wilayah, salah satunya *Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang.
Pj. Kades Tanjung Medang, Suyatno, menyebut warganya telah menerima bantuan pendidikan, paket sembako, hewan kurban, hingga kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove.
Sebagai wilayah Ring 1, Tanjung Medang berharap RIPPM ke depan bisa mengakomodasi potensi lokal. Sekitar 70% warganya berprofesi sebagai nelayan. Potensi ikan dan udang besar, namun limbah seperti ikan rucah dan kulit udang dari produksi ebi belum termanfaatkan.
“Harapan kami, melalui RIPPM PT TIMAH ada pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk mengolah limbah perikanan tersebut menjadi produk bernilai ekonomi, seperti pakan ternak maupun olahan kelompok usaha lainnya,” harap Suyatno.
Selain ekonomi, aspek lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya juga masuk dalam pembahasan RIPPM. Pemerintah desa dan masyarakat juga mengapresiasi pola komunikasi PT TIMAH yang aktif melakukan sosialisasi sebelum menjalankan operasional, demi menjaga hubungan harmonis dengan warga.*(Nal)
Komentar