Natuna _ ranaipos.com : Pemerintah Kabupaten Natuna menegaskan komitmennya mendukung penguatan koordinasi maritim nasional dengan mengikuti Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tentang Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara. Kegiatan berlangsung secara daring dari Ruang Zoom Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Rabu (05/08/2026).
Bupati Natuna Cen Sui Lan mengikuti rapat tersebut secara virtual didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto. Rapat digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan secara hybrid dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait.
Forum koordinasi tersebut difokuskan pada penyusunan rekomendasi strategis guna memperkuat sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan operasi pengamanan di kawasan Laut Natuna Utara. Melalui forum ini, pemerintah pusat menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang keamanan maritim.
Pelaksanaan rapat mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Sebagai salah satu daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Kabupaten Natuna memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung kebijakan nasional di sektor kemaritiman. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya kelautan.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengamanan Laut Natuna Utara. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan mampu menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih efektif guna menjaga stabilitas keamanan kawasan, melindungi kekayaan sumber daya laut, serta memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan.*(rapi).
Komentar