NATUNA _ www.ranaipos.com : Ketegangan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Natuna memuncak. Dalam Rapat Kerja (Raker) yang digelar pada Kamis (3/7/2025) pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna secara tegas meminta Bupati Natuna Cen Sui Lan menghentikan sementara seluruh proyek baru tahun anggaran 2025. Langkah ini dianggap mendesak, mengingat kondisi keuangan daerah dinilai kritis dan tidak transparan.
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, bersama Wakil Ketua I Daeng Ganda dan Wakil Ketua II Wan Aris Munandar, menyampaikan bahwa sejak disahkannya APBD murni 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna telah empat kali menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai revisi anggaran. Namun hingga kini, legislatif belum menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terbaru yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
“Kami di DPRD tidak menerima DPA terbaru. Ini mengaburkan fungsi pengawasan kami dan menunjukkan lemahnya transparansi pemerintah daerah,” ujar Rusdi tegas saat di jumpai para awak media di ruang kerjanya usai rapat kerja bersama Bupati Cen Sui Lan bersama TAPD di ruang rapat DPRD Natuna.
Ketidakjelasan ini menurut DPRD sangat berbahaya karena membuka ruang penyalahgunaan anggaran, terutama di tengah krisis keuangan yang disebutkan telah menumpuk utang-utang daerah. DPRD pun meminta agar proses lelang dan pelaksanaan proyek baru dihentikan sementara, hingga utang diselesaikan dan fiskal daerah kembali stabil.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua II, Wan Arismunandar, menyebut langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan keuangan daerah dari keterpurukan.
“Kami tidak anti pembangunan. Tapi dalam kondisi seperti ini, lebih baik utamakan bayar utang daripada memaksakan proyek baru yang justru bisa menambah beban,” kata Wan Aris.
Namun demikian, Wan Aris mengakui bahwa DPRD hanya bisa menyarankan, bukan memaksa bupati untuk menghentikan proyek.
“Kami sudah sampaikan langsung kepada bupati. Apakah akan diindahkan atau tidak, itu sepenuhnya keputusan beliau. Tapi publik menilai,” tegas Wan Aris menyampaikan kepada para awak media.
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan yang belakangan diterpa isu dugaan gratifikasi dan pengelolaan anggaran renovasi rumah dinas yang tidak transparan. Tekanan dari DPRD ini memperkuat opini bahwa arah kebijakan keuangan daerah saat ini perlu dikoreksi secara serius.
Kini, masyarakat menanti akankah Bupati Cen mendengarkan masukan legislatif demi perbaikan tata kelola anggaran, atau tetap melaju dengan agenda politiknya di tengah defisit dan utang yang belum tertangani dan di prioritaskan olehnya.*(Rapi)
Komentar