Karimun _ ranaipos.com : Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Kabupaten Karimun membongkar dugaan bobroknya proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan pertambangan batu granit PT Pacific Granitama di Desa Pangke, Kecamatan Meral.
GRIB Jaya Karimun mengaku telah mengantongi sejumlah bukti awal yang menunjukkan adanya dugaan manipulasi perwakilan masyarakat dalam proses AMDAL. Dugaan itu muncul setelah hasil Konsultasi Publik/Musyawarah Desa 2024 diabaikan.
Ketua DPC GRIB Kabupaten Karimun, Dian Bangun Sari, menegaskan dirinya hadir langsung dalam Musyawarah Desa Pangke/Konsultasi Publik pada 2024.
Menurut Dian, dalam forum itu disepakati mekanisme keterwakilan 2 orang dari masing-masing RW. Dengan 4 RW, maka harusnya ada 8 orang yang menjadi wakil masyarakat.
Faktanya, kata Dian, 8 orang yang dipilih lewat mekanisme itu justru tidak dilibatkan. Sebaliknya, nama-nama lain yang tidak berasal dari forum itulah yang muncul dan dicantumkan sebagai wakil masyarakat dalam dokumen AMDAL.
“Ini bukan lagi sekadar informasi lisan. Bukti sudah kami kantongi. Saya sendiri hadir dalam konsultasi publik itu. Sekarang tinggal dicocokkan: siapa yang ditetapkan melalui konsultasi publik dan siapa yang kemudian masuk dalam proses AMDAL,” tegas Dian, Kamis (28/8/2026).
Bagi GRIB, persoalannya sederhana. Jika forum sudah menetapkan 2 orang per RW, maka harus dijelaskan:
Siapa yang mengubahnya? Kapan? Atas dasar apa? Dan apakah masyarakat menyetujuinya?
“Jangan dibelokkan seolah-olah kami mempersoalkan orang boleh hadir atau tidak. Bukan itu. Masalahnya adalah siapa yang mempunyai kapasitas mewakili masyarakat. Kalau masyarakat sudah menentukan mekanismenya, kemudian yang masuk justru berbeda, dasar perubahannya harus dibuka,” kata Dian.
GRIB menyebut salah satu bukti yang dikantongi adalah dokumen penunjukan wakil masyarakat sebagai peserta sidang AMDAL PT Pacific Granitama.
Dokumen itu akan diadu dengan berita acara Konsultasi Publik, daftar hadir, surat mandat RW, dokumentasi, hingga Persetujuan Lingkungan.
“Kami akan adu dokumen dengan dokumen. Tunjukkan hasil konsultasi publik, tunjukkan siapa delapan orangnya, kemudian tunjukkan siapa yang hadir atau dicatat sebagai perwakilan masyarakat dalam proses AMDAL. Kalau berbeda, tunjukkan dasar pergantiannya,” tantang Dian.
Lebih jauh, GRIB tidak main-main. Jika ditemukan dokumen atau keterangan yang sengaja dibuat tidak sesuai fakta, GRIB akan membawa kasus ini ke aparat penegak hukum.
Ada 5 pertanyaan kunci yang menurut GRIB harus dijawab lewat penyelidikan:
1. Siapa yang menentukan nama-nama perwakilan?
2. Siapa yang membuat dokumennya?
3. Siapa yang menandatanganinya?
4. Apakah yang disebut “wakil” benar dapat mandat?
5. Apakah dokumen itu digunakan dalam proses resmi AMDAL dan memengaruhi keputusan?
“Kalau nanti ditemukan ada orang yang sebenarnya tidak memperoleh mandat, kemudian dibuat atau digunakan dokumen seolah-olah dia mewakili masyarakat, maka biarkan aparat menilai apakah sudah terdapat unsur pidana,” ujar Dian.
GRIB menilai keterlibatan masyarakat bukan sekadar formalitas administratif. AMDAL menyangkut dampak langsung ke warga.
“Kalau masyarakat terdampak hanya dibutuhkan untuk memenuhi tahapan konsultasi, tetapi ketika masuk proses penting justru representasinya berubah, maka substansi keterlibatan masyarakat patut dipertanyakan. AMDAL tidak boleh hanya lengkap secara kertas tetapi kosong secara partisipasi,” pungkas Dian.*(Nal)
Komentar