Natuna _ ranaipos.com : Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna dan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dalam rangka percepatan sertifikasi serta pengamanan tanah wakaf dan tempat peribadatan di wilayah Kabupaten Natuna.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis (2/4).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indrapraja, bersama Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Muhd. Sabirin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, Amir Nugroho.
Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Erwin Indrapraja, mengatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam proses pendampingan hukum terhadap tanah wakaf dan rumah peribadatan agar dapat diproses secara yuridis hingga penerbitan sertifikat tanah.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Natuna melalui fungsi perdata dan tata usaha negara (Datun) akan memberikan pendampingan hukum dalam proses tersebut.
“Dalam proses perdata dan tata usaha negara, kami dari Kejaksaan akan melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan ini, sehingga alas hak tanah yang sudah diwakafkan maupun tanah rumah peribadatan dapat diproses secara yuridis untuk penerbitan sertifikatnya,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan bahwa pendampingan tersebut penting dilakukan agar status tanah wakaf maupun tanah tempat ibadah memiliki kepastian hukum yang jelas.
“Tujuannya agar alas hak yang sudah diwakafkan dan tanah rumah peribadatan itu statusnya benar-benar jelas secara hukum,” katanya.
Erwin juga menegaskan bahwa Kejaksaan akan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat tanah.
“Kami bersama BPN yang merupakan instansi yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah akan mendorong agar proses pengurusannya dapat dipermudah, sehingga tanah wakaf dan tanah tempat peribadatan di Natuna ini benar-benar clear and clean,” jelasnya.
Ia juga berharap kerja sama yang telah ditandatangani bersama Kementerian Agama Kabupaten Natuna tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya juga sudah menyampaikan kepada Kemenag Natuna agar kerja sama ini benar-benar dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Natuna,” tambahnya.
Menurut Erwin, banyak permasalahan hukum terkait tanah yang muncul karena status kepemilikan atau legalitasnya belum jelas.
“Permasalahan hukum terkait tanah sering terjadi jika statusnya tidak clear and clean. Oleh karena itu, melalui kerja sama ini kita berharap potensi sengketa tanah wakaf maupun tempat ibadah dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.
Adapun ruang lingkup kerja sama ini meliputi inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf serta tempat peribadatan, pertukaran data dan informasi antarinstansi, percepatan proses sertifikasi, hingga pemberian bantuan hukum oleh Kejaksaan Negeri Natuna baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan legalisasi aset serta penguatan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya sinergi antara Kejaksaan, Kementerian Agama, dan Kantor Pertanahan, diharapkan proses sertifikasi tanah wakaf dan rumah peribadatan di Kabupaten Natuna dapat berjalan lebih cepat serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga keagamaan. (Rid)
Komentar