www.ranaipos.com – Batam : Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang terdiri dari tujuh kabupaten dan kota, mengalami stagnasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir. Hampir 75% pendapatan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam, dengan minimnya upaya untuk mencari sumber pendapatan lain. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pembangunan infrastruktur, meski Pemprov Kepri telah melepaskan tanggung jawab pembangunan jalan di Batam.
Uba Ingan Sigalingging, seorang tokoh aktivis dari Kota Batam, mengkritik ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad dalam mengoptimalkan potensi pemasukan, seperti gagalnya target pendapatan sebesar Rp200 miliar dari biaya Labuh Jangkar. “Visi dan misi maritim Gubernur Ansar hanya sebatas kata-kata tanpa realisasi yang jelas,” ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Batam, mencapai 7,04% pada 2023, lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Kepri, menggarisbawahi ketimpangan pembangunan di provinsi tersebut. Kota Batam yang menjadi barometer perkembangan, menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam pemerataan pembangunan.
Kritik terhadap lambatnya pembangunan di Kepri juga disertai dengan defisit anggaran 2024 yang hampir mencapai Rp500 miliar. Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan pemimpin baru yang mampu membawa perubahan dan pemerataan pembangunan.
Pasangan Haji Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafiq, yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, disebut-sebut sebagai jawaban untuk membawa Kepri menuju kemajuan.
Komentar