Berita UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan by Ranai Pos 10 jam lalu
Berita Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf dalam Periode Dua Tahun Kabinet Merah Putih 11 jam lalu
Berita Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat 11 jam lalu
Berita Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas 11 jam lalu
Berita Lewat Program PELATARAN, Masyarakat Bisa Dapatkan Layanan Pertanahan di Akhir Pekan by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT : Itu Tidak Benar by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) by Ranai Pos 1 tahun lalu
jakarta Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan, Ketum PWI Pertimbangkan Lapor Balik by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Pengukuhan PP KAPTI-Agraria 2025-2028, Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Kontribusi dalam Transformasi Pelayanan Kementerian ATR/BPN by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Manfaat ICI 2025 bagi Dirjen PSKP: Dorong Sinergi Penanganan Konflik Pertanahan untuk Kepastian Investasi by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita ICI 2025 Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, Dirjen PPTR Sebut Penetapan LSD sebagai Upaya Konkret Menjaga Ekosistem dari Alih Fungsi Lahan by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN: ICI 2025 Jadi Referensi Strategis Sinkronisasi Tata Ruang dan Infrastruktur Nasional by Ranai Pos 1 tahun lalu
Berita Dirjen PHPT Tegaskan Legalitas Tanah sebagai Fondasi Pembangunan Infrastruktur di ICI 2025 by Ranai Pos 1 tahun lalu
Kementerian ATR/BPN Sertipikasi Lebih dari 50 Ribu Tanah Wakaf dalam Periode Dua Tahun Kabinet Merah Putih
Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat
