Dulu tirani datang dengan wajah yang mudah dikenali: sepatu lars, tank, penjara, larangan berbicara. Orang tahu kapan kebebasan dirampas, sebab ketakutan berdiri terang-terangan di depan rumah mereka.
Hari ini tirani tampil lebih ramah. Ia tersenyum di televisi. Ia mencium bayi di pasar. Ia berbicara atas nama rakyat kecil. Ia mengutuk elite, memuji wong cilik, dan mengaku hanya ingin “mengembalikan negara kepada rakyat”.
Kita menyebutnya populisme.
Kata itu mula-mula terdengar mulia. Seolah ada keberpihakan yang tulus kepada mereka yang lama disingkirkan pembangunan: petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota. Populisme tampak seperti koreksi terhadap demokrasi yang terlalu elitis.
Tetapi sejarah sering menunjukkan: sesuatu yang lahir sebagai koreksi dapat berubah menjadi ancaman ketika ia mulai percaya bahwa hanya dirinya yang mewakili rakyat.
Di situlah populisme berubah menjadi tirani.
Sebab populisme yang ekstrem selalu membutuhkan musuh. Ia hidup dari pembelahan. Ada “kita” dan ada “mereka”. Ada rakyat murni dan ada pengkhianat bangsa. Ada suara mayoritas yang dianggap suci, dan ada kritik yang dicurigai sebagai ancaman.
Dalam suasana seperti itu, akal sehat perlahan menjadi barang mewah.
Orang tak lagi dinilai dari argumennya, tetapi dari kubunya. Fakta kalah oleh slogan. Kerumitan dipaksa menjadi hitam-putih. Politik berubah menjadi teater emosi.
Dan massa, seperti selalu dalam sejarah, mudah jatuh cinta pada kesederhanaan.
Mungkin karena hidup memang terlalu rumit. Harga naik. Lapangan kerja sempit. Ketimpangan terasa nyata. Maka ketika seseorang datang dengan janji sederhana — “semua salah elite”, “semua salah asing”, “semua salah oposisi” — orang merasa menemukan penjelasan yang menenangkan.
Populisme menawarkan kepastian di tengah kecemasan.
Tetapi justru di situlah bahayanya.
Karena kehidupan sosial tak pernah sesederhana pidato kampanye. Negara bukan dongeng dengan satu pahlawan dan satu penjahat. Namun populisme membutuhkan cerita yang sederhana agar massa tetap marah dan tetap percaya.
Dan kemarahan massa adalah energi politik yang sangat menggiurkan.
Maka kita melihat bagaimana penghinaan menjadi strategi. Kebencian dipelihara. Institusi dilemahkan pelan-pelan. Pers dicurigai. Kampus dianggap sarang lawan. Pengadilan ditekan. Kritik dilabeli anti-rakyat.
Semua dilakukan atas nama rakyat.
Ironisnya, tirani modern sering tidak membunuh demokrasi. Ia justru ikut pemilu dengan rajin. Ia memanfaatkan demokrasi untuk mengikis demokrasi itu sendiri.
Karena itu tirani hari ini tidak selalu lahir dari kudeta. Kadang ia lahir dari tepuk tangan.
Di banyak tempat, para pemimpin populis memperoleh legitimasi yang sah. Mereka dipilih rakyat. Tetapi setelah itu mereka mulai percaya bahwa kemenangan elektoral adalah izin moral untuk melakukan apa saja.
Padahal demokrasi bukan sekadar suara mayoritas. Demokrasi juga perlindungan terhadap minoritas, penghormatan terhadap hukum, dan kesediaan menerima kritik.
Tanpa itu, demokrasi hanya berubah menjadi diktator yang dipilih secara sah.
Dan kita tahu, manusia sering rela menyerahkan kebebasannya demi rasa aman. Atau demi ilusi kejayaan nasional. Atau sekadar demi seseorang yang terdengar tegas.
Barangkali karena kebebasan memang melelahkan. Ia menuntut berpikir. Menuntut kesabaran. Menuntut kemampuan hidup bersama perbedaan.
Sebaliknya populisme menawarkan sesuatu yang lebih mudah: keyakinan bahwa semua masalah dapat selesai bila “musuh rakyat” disingkirkan.
Padahal sejarah menunjukkan, setiap rezim yang terlalu sibuk mencari musuh akhirnya akan menciptakan ketakutan yang tak berujung.
Sebab setelah lawan politik habis, giliran kritik internal dibungkam. Setelah itu giliran rakyat sendiri yang dicurigai kurang loyal.
Tirani memang selalu lapar.
Ia tak pernah puas hanya dengan kekuasaan. Ia juga ingin menguasai makna: siapa yang patriotik, siapa yang asli, siapa yang layak disebut rakyat.
Dan ketika negara mulai menentukan siapa “rakyat yang benar”, saat itulah demokrasi sesungguhnya mulai retak.
Mungkin karena itu kita perlu waspada kepada politik yang terlalu gemar mengaku paling mewakili rakyat. Sebab rakyat bukan satu suara tunggal. Rakyat adalah keragaman yang gaduh, penuh perbedaan, kadang membingungkan.
Demokrasi hidup justru karena kegaduhan itu.
Sedangkan tirani — bahkan ketika berbaju populisme — selalu ingin menyederhanakan manusia menjadi satu barisan yang patuh.***
Komentar