Ada sebuah kalimat yang terdengar sederhana, bahkan seperti celetukan di warung kopi: “Rakyat desa memang tak pakai dolar.”
Kalimat itu datang dari Prabowo Subianto. Dan seperti hampir semua ucapan politik di negeri ini, ia segera diperdebatkan bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena siapa yang mengucapkannya.
Para ekonom televisi buru-buru memberi koreksi. Mereka menjelaskan bahwa dolar memengaruhi harga impor, utang luar negeri, inflasi, bahan bakar, hingga harga pangan. Mereka benar.
Tetapi ada jenis kebenaran lain yang sering gagal ditangkap oleh angka-angka ekonomi: kehidupan manusia yang nyata.
Di desa, orang memang tidak bangun pagi untuk memeriksa kurs rupiah terhadap dolar. Petani pergi ke sawah tanpa membuka grafik Nasdaq. Nelayan di Natuna lebih sibuk membaca arah angin daripada mendengar pidato bank sentral Amerika. Pedagang sayur di pasar tak pernah bertanya bagaimana performa Wall Street semalam.
Tetapi anehnya, hidup mereka tetap ikut terguncang ketika sebuah bank di Amerika bersin.
Harga pupuk naik karena nilai tukar melemah. Solar mahal karena harga minyak dunia. Beras ikut melonjak karena rantai distribusi global terganggu. Seorang petani di lereng gunung yang tak pernah memegang dolar seumur hidupnya, akhirnya tetap harus membayar akibat dari keputusan-keputusan ekonomi yang dibuat ribuan kilometer jauhnya.
Dunia modern memang suka menciptakan hubungan-hubungan yang ganjil.
Dulu desa hidup dengan musim. Kini desa dipaksa hidup dengan pasar.
Kata “globalisasi” pernah dijual seperti janji keselamatan: perdagangan bebas, investasi asing, kemajuan teknologi, dunia tanpa batas. Semuanya terdengar seperti iklan yang terlalu sempurna. Tetapi seperti semua iklan, ada bagian kecil yang disembunyikan: bahwa ketika ekonomi dunia disatukan, penderitaan pun ikut disatukan.
Krisis di satu negara bisa menjadi lapar di negara lain.
Padahal rakyat desa tak pernah ikut rapat IMF. Mereka tak pernah diminta pendapat ketika bank-bank besar mencetak uang digital. Mereka tak pernah ikut menentukan perang dagang antara negara-negara besar. Tetapi mereka sering menjadi pihak pertama yang merasakan akibatnya.
Mungkin karena rakyat kecil memang selalu dijadikan bantalan.
Negara modern berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dengan bahasa yang dingin: inflasi, indeks saham, cadangan devisa, surplus perdagangan. Tetapi desa berbicara dengan ukuran yang lebih sederhana: apakah beras cukup sampai panen berikutnya. Apakah anak masih bisa sekolah. Apakah hujan turun tepat waktu.
Ekonomi kota bergerak dengan spekulasi. Ekonomi desa bergerak dengan perut.
Ada sesuatu yang ironis ketika layar televisi di Jakarta sibuk memperingatkan melemahnya rupiah terhadap dolar, sementara di desa orang lebih cemas pada harga minyak goreng yang naik seribu rupiah. Seribu rupiah bagi ekonom mungkin angka kecil. Tetapi di dapur rakyat miskin, itu bisa berarti satu kali makan yang hilang.
Karl Marx pernah berkata bahwa kapitalisme akan membuat seluruh dunia menjadi pasar. Dan tampaknya ia benar. Kini kopi petani harus mengikuti selera kafe di Manhattan. Ikan nelayan mengikuti harga ekspor di Tokyo. Bahkan sawah pun sering kalah penting dibanding proyek yang dianggap lebih “menguntungkan pasar.”
Pasar: sebuah kata yang terdengar netral, tetapi sering bekerja seperti dewa yang tak bisa dibantah.
Dan pemerintah modern tampaknya lebih takut kepada pasar daripada kepada rakyatnya sendiri.
Sebab pasar bisa membuat investor kabur. Indeks jatuh. Rating utang turun. Maka yang dijaga sering bukan manusia, melainkan sesuatu yang disebut “kepercayaan pasar”—sebuah istilah yang tak pernah benar-benar jelas wajahnya.
Namun di tengah semua itu, desa tetap bertahan.
Mereka masih menanam. Masih melaut. Masih membangun rumah dari kayu. Masih berkumpul di surau dan warung kopi. Di sana, hidup belum sepenuhnya tunduk kepada algoritma dunia.
Mungkin karena desa masih menyimpan sesuatu yang mulai hilang di kota: hubungan antarmanusia.
Di desa masih ada pinjaman tanpa bunga. Masih ada tetangga membantu tanpa invoice. Masih ada gotong royong tanpa proposal proyek. Masih ada rasa malu yang lebih efektif daripada hukum tertulis.
Modernitas menganggap itu keterbelakangan.
Padahal bisa jadi itulah bentuk kemerdekaan terakhir.
Sebab dunia modern hanya mengakui kemajuan yang bisa dihitung dengan uang. Padahal ada kekayaan yang tak tercatat dalam neraca bank: rasa cukup.
Di kota, manusia berlomba menjadi kaya. Di desa, banyak orang sekadar ingin hidup layak dan tenang.
Dan mungkin dunia modern memang takut pada gagasan “cukup.” Sebab kapitalisme hanya bisa hidup bila manusia terus merasa kurang.
Karena itu ucapan Prabowo sebenarnya menarik bukan sebagai teori ekonomi, melainkan sebagai tanda benturan dua dunia: dunia pasar global dan dunia kehidupan sehari-hari rakyat biasa.
Satu berbicara dengan bahasa dolar.
Yang lain berbicara dengan bahasa nasi di dapur.
Dan di antara keduanya, rakyat desa tetap mencoba bertahan—meski mereka tak pernah benar-benar diajak bicara.***
Komentar