Di ranah pemerintahan, kepercayaan dari masyarakat adalah hal yang sangat penting. Namun, untuk mempertahankan kepercayaan ini, diperlukan keterbukaan, konsistensi, serta hati – hati saat memberikan informasi. Sayangnya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengalami banyak kesulitan dalam hal ini. Beberapa kali, pernyataan yang disampaikannya menimbulkan kontroversi, mengakibatkan kesalahan dalam pemberitaan yang merugikan dirinya sendiri dan juga media lokal yang menampilkannya.
Contoh paling jelas adalah terkait penggantian Direktur RSUD dan berita tentang maskapai Super Air Jet yang akan menggantikan NAM Air. Walaupun isu-isu ini awalnya memberi harapan, mereka malah menimbulkan kebingungan dan kritik karena informasi yang disampaikan terasa terburu-buru dan tidak lengkap.
Gaya komunikasi Bupati yang tidak teratur dan kurangnya klarifikasi resmi menyebabkan munculnya kesan hoaks. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah dari Partai Golkar tersebut, serta mencoreng reputasi media yang memberitakan informasi tersebut.
Sebagai catatan, bagi media, kepercayaan dari pembaca adalah hal yang terpenting. Ketika pembaca mulai meremehkan informasi yang sering kali tidak akurat, media tersebut akan kehilangan tontonannya. Dampaknya bisa jauh lebih besar, seperti turunnya minat baca, hilangnya interaksipublik, hingga berkurangnya pendapatan dari iklan.
Selain itu, akun media sosial juga harus dimanfaatkan secara optimal. Di era digital saat ini, media sosial berfungsi bukan hanya sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai wajah resmi komunikasi pemerintahan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Setiap konten yang diunggah harus akurat, disusun dengan baik, dan disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan salah paham.
Ironisnya, sebuah akun yang diduga milik Bupati Cen Sui Lan sempat membagikan berita tentang temuan di salah satu instansi pemerintah. Meski postingan tersebut kini sudah dihapus, publik telah mengembangkan opini sendiri—bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam birokrasi di bawah kepemimpinan mantan anggota DPR RI tersebut.
Dalam konteks ini, Bupati Cen Sui Lan perlu segera meninjau kembali cara komunikasinya. Pemerintah daerah harus mengingat bahwa setiap informasi yang diberikan oleh pejabat publik dianggap resmi dan kredibel oleh masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi yang terorganisir, baik melalui juru bicara yang berkompeten maupun rilis resmi yang telah dibuat sebelum dirilis ke publik. Di sisi lain, media lokal juga harus dilibatkan dengan adil dan profesional. Media tidak seharusnya hanya menjadi sarana penyebaran informasi sepihak tanpa diberikan akses yang memadai untuk klarifikasi atau pendukung data.
Keterlibatan media secara setara bukan hanya memperkuat transparansi dan kontrol sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat melalui beritayang sehat dan akurat. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, tetapi bisa hancur dalam waktu singkat karena satu kesalahan komunikasi.
Saatnya bagi pemerintah daerah, terutama Bupati Natuna, untuk memperbaiki cara penyampaian informasi—baik langsung maupun melalui media sosial—demi menjaga integritas pemerintahan dan kredibilitas media lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan kekuasaan.***
Komentar