www.ranaipos.com – Tanjungpinang : Pemerintah Kota Tanjungpinang menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kunjungan tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Rabu (28/2).
Komisi IX datang bersama mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta intansi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang, Hasan,S.Sos, dalam kesempatan itu menyampaikan upaya penanganan ketenagakerjaan karena berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang dihitung dari angka pendapatan.
“Kami sangat berharap mudah-mudahan kunjungan ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan yang lebih maju lagi dan lebih baik lagi masyarakat terkait proses regislasi dan perumusan kebijakan tersebut,” jelas Hasan.
Hasan berharap dari kunjungan rombongan Komisi IX DPR RI dan mitra terkait ini dapat memberikan dukungan ketenagakerjaan melalui kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
Apalagi nelayan yang ada di Tanjungpinang yang hanya menggunakan kapal kecil untuk mencari ikan membuatnya harus berhenti melaut untuk sementara.
“Dengan kondisi itu kita harus berupaya untuk mengcover agar masyarakat nelayan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarganya,” terangnya.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian terkait dan mitra kerja lainnya yang supaya kami bisa meninggalkan diri dalam rapat-rapat kerja kami karena sepertinya sudah masuk pada masa sidang berikutnya,” jelas Hasan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menambahkan saat ini jumlah pekerja informal di Tanjungpinang yang telah terdaftar sebagai peserta sebanyak 12.586 di tahun 2023.
“Ditargetkan di 2024 bisa meningkat mencapai 24.868 agar lebih maksimal dalam penanganan resiko sosial,” terangnya.
Ia menambahkan tahun 2023 di Tanjungpinang telah membayarkan klaim jaminan hari tua sebesar Rp 27,4 miliar, Rp 83 juta untuk 11 beasiswa, santuan JKP Rp 64 juta, JKK Rp 2,7 miliar, JKM Rp 4,1 miliar dan JP Rp 966 juta.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Hj Kurniasih Mufidayati dalam pemaparannya mengatakan pada hari ini merupakan kunjungan kerja reses berdasarkan dari amanat dari peraturan tata tertib DPR RI pasal 12 pasal 59 ayat 3 huruf F. Disampaikannya juga bahwa tujuan Kunker ini adalah untuk menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk dapat dibawa ke dalam Rapat Pembahasan di DPR RI untuk mengalokasikan Dana baik DAU dan DAK sehingga program yang nanti dijalan dapat tepat sasaran.
“Saya berharap kita dapat kolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Tanjungpinang yang luar biasa,” ujar Kurniasih.
Komisi IX DPR RI membidangi Tenaga Kerja dan Kesehatan akan terus melakukan pengawasan serta dorongan untuk program yang bisa dirasakan masyarakat di daerah.
Rombongan Komisi IX DPR RI ini juga turut memberikan apresiasi atas suksesnya Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah berhasil menurunkan angka stunting dari 18% pada tahun 2022 menjadi 15,7% pada tahun 2023.
“Keberadaan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat pratama sekarang juga sudah memadai dan bisa menjadi perhatian kedepannya untuk terus ditingkatkan,” kata Kurniasih.
Tidak hanya itu, menurutnya penanganan stunting dan pembayaran peserta penerima bantuan (PBI) BPJS Kesehatan juga sudah baik serta mengalami peningkatan. Termasuk angka pengangguran terbuka juga terus berkurang.
“Tentu ini semua menjadi konsentrasi kami di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketemagakerjaan,” tambahnya.
“Mudah-mudahan hasil kunjungan kerja kami ini akan menjadi bahan pembahasan dengan Kementerian terkait dan mitra kerja lainnya yang supaya kami bisa meninggalkan diri dalam rapat-rapat kerja kami karena sepertinya sudah masuk pada masa sidang berikutnya,” pungkas Kurniasih.
Dalam rapat tersebut turut mendampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat,S.Hut bersama Kepala OPD terkait dan Direktur RSUD Tanjungpinang. (Dinas Kominfo)
Komentar