ranaipos.com _ Natuna : Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna, Marzuki SH, melontarkan kritik tajam terhadap proses pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Menurutnya, meskipun tujuan pembentukan tim tersebut patut diapresiasi, namun proses dan etikanya patut dipertanyakan, terutama karena tidak melibatkan Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik.
“Tujuannya bagus, cuma cara pembentukan tim kerjanya etikanya kurang,” tegas Marzuki.
Ia menyayangkan proses pembentukan yang terkesan tertutup dan tanpa koordinasi yang layak dengan unsur pimpinan daerah lainnya. Hal ini memicu kecurigaan di tengah masyarakat dan para pengamat pemerintahan.
Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, bahkan mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait pembentukan TPPD tersebut. Informasi mengenai keberadaan tim ini baru terungkap setelah sejumlah awak media melakukan penelusuran lebih lanjut.
Ketika dimintai dokumen Surat Keputusan (SK) pembentukan tim, pihak terkait enggan memberikan salinannya. Sikap ini semakin memperkuat anggapan bahwa SK tersebut diperlakukan seperti dokumen rahasia negara, dan menimbulkan pertanyaan publik tentang transparansi pemerintahan.
Kepala Bappeda Natuna, Mustafa, menyampaikan bahwa TPPD dibentuk murni untuk membantu kinerja Bupati, tanpa menerima honor ataupun menggunakan fasilitas negara. Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan keresahan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas tim yang memiliki posisi strategis ini.
Masyarakat kini bertanya-tanya: Apa sebenarnya urgensi pembentukan TPPD secara diam-diam? Apakah benar tim ini akan bekerja tanpa pamrih? Dan apakah ada agenda tersembunyi di balik pembentukannya?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk lebih mengedepankan keterbukaan, etika birokrasi, serta menjunjung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.*(rapi)
Komentar