Natuna _ ranaipos.com (RP) : Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Natuna, masyarakat sedikit kesulitan untuk mendapatkan subsidi minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengurangi kouta minyak tanah di Natuna karena dengan adanya rencana pengalihan minyak tanah menggunakan LPG bersubsidi oleh pemerintah pusat.
Sebelum rencana tersebut terealisasi, untuk kebutuhan subsidi minyak tanah kepada masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja karena Kabupaten Natuna hanya mendapatkan kuota minyak tanah sebanyak 2851 ton pertahun, namun masih banyak kekurangan karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat.
Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh Masyarakat Kota Tua Penagi Ronny Kambey ketika di jumpai di kediamannya di Kota Tua Penagi, Kamis (12/8/2021) siang.
Menurutnya, seharusnya Pemerintah Daerah harus peduli terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari di masa pandemi covid-19 saat ini, tetapi harus teliti dan berkoordinasi bersama Gubernur Kepri , tentang penambahan kuota subsidi minyak tanah untuk kebutuhan masyarakat beranda terdepan di bagian Utara NKRI ini.
“Saya sangat berharap pemerintah daerah akan memperjuangkan hal ini sampai ke pemerintah pusat untuk kesejatraan masyarakat yang ada di Natuna, tetapi butuh proses dan kajian yang sangat mantang dan harus melengkapi dokumentasi apakah benar jumlah penduduk di Natuna bertambah”, paparnya.
Namun menurutnya, Pemerintah Daerah juga harus berkordinasi dengan Disduk Capil Natuna untuk mendapatkan data yang lebih failed, supaya Pemerintah Daerah bisa menjemput bola untuk penambahan sudsidi kuota minyak tanah di Kabupaten Natuna.
Senadakan Kabag Ekonomi Setda Natuna, Khaidir mengatakan bahwa keluhan masyarakat yang terus berkurangnya kuota jatah minyak tanah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna akan menyurati provinsi untuk meminta tambahan kuota minyak tanah.
“Karena Bupati Natuna Wan Siswandi telah meminta kami untuk membuatkan surat permohonan penambahan minyak tanah ke Gubernur Kepri, untuk disampaikan ke BPH Migas. Hal ini merupakan bentuk kepedulian dan usaha dari Pemerintah Daerah terhadap masyarakat sebelum beralihnya dari minyak tanah ke LPG berjalan,” terangnya.*ilham
Komentar