Ketegangan di Timur Tengah, yang melibatkan aktor global bukan sekadar isu geopolitik di media sosial, tetapi menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Meskipun terbentang jarak yang sangat jauh, tetapi tidak menghalangi dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita. Sehingga konflik ketegangan ini memaksa kita menganalisis dampaknya serta perlu mengkaji ulang angka-angka asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2026.
DAMPAK TERHADAP POSTUR APBN
Perang Iran memberikan dampak yang cukup siginifikan terhadap postur anggaran APBN. Beberapa dampaknya yaitu:
- Meningkatnya Subsidi Energi
Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN seringkali terkunci pada angka moderat. Sehingga ketika terjadi konflik yang memanas, akan menyebabkan harga minyak dunia mudah melonjak melampaui prediksi. Setiap terjadi kenaikan kurs atau harga minyak, maka menyebabkan beban subsidi BBM dan listrik oleh pemerintah menjadi meningkat dan membengkak. Selain, itu Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga BBM yang berisiko memicu inflasi, atau mengambil keputusan menambah utang untuk menambal subsidi tersebut.
- Meningkatnya Biaya Utang dan Tekanan Kurs
Konflik yang terjadi saat ini menyebabkan ketidakpastian global dan memicu arus modal keluar (capital outflow) menuju aset yang aman seperti Dollar AS atau emas. Hal ini akan menyebabkan pelemahan nilai rupiah, sehingga berdampak meningkatkan biaya pembayaran bunga utang dan pokok utang luar negeri.
- Gangguan Logistik Global
Iran memiliki peran penting dan memegang kunci jalur perdagangan utama di Timur Tengah yaitu Selat Hormuz. Apabila terjadi konflik akan berdampak mengganggu arus logistik di Timur Tengah. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya biaya angkut dan biaya logistik internasional akan melonjak naik. Selain itu, akan menyebabkan harga barang-barang di dalam negeri juga merangkak naik karena mahalnya biaya kirim.
ANGKA ASUMSI MAKRO APBN
Berdasarkan hasil analisis dampak konflik di Timur Tengah terhadap postur APBN, kita juga perlu meninjau ulang angka-angka asumsi makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan APBN tahun 2026.
- Asumsi ICP vs Harga Minyak Mahal
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam kisaran USD 60–80 per barel untuk tahun 2026. Tetapi apabila konflik di Timur Tengah terus terjadi, kemungkinan dapat menyebabkan harga minyak dunia menembus USD 90–100 per barel. Hal ini akan berdampak terhadap fiskal Pemerintah. Setiap kenaikan USD 1 dari asumsi makro APBN, maka beban subsidi dan kompensasi energi (BBM dan listrik) akan membengkak hingga triliunan rupiah. Apabila tidak ada efisiensi belanja negara, maka defisit APBN akan berisiko melampaui batas aman yaitu 3% PDB.
- Guncangan Kurs Rupiah
Dalam asumsi APBN 2025-2026, nilai tukar rupiah dipatok pada kisaran Rp16.000 hingga Rp16.900 per USD. Kondisi ketidakpastian global akan memicu penguatan Dollar AS terhadap nilai tukar rupiah, yang telah menekan rupiah hingga sempat menyentuh level Rp17.000 per USD pada April 2026. Selain itu, Pemerintah mengalami beban ganda yaitu pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan meningkatnya biaya impor migas secara drastis, serta bertambahnya beban pembayaran bunga utang luar negeri pemerintah.
- Target Inflasi dan Daya Beli
Target inflasi dipatok rendah pada 2,5%. Tetapi konflik Iran berpotensi memicuimported inflation. Hal ini terjadi karena memiliki efek berantai, dimana kenaikan biaya logistik global dan harga energi akan berdampak langsung meningkatnya harga barang kebutuhan pokok di pasar domestik. Selain itu, pemerintah juga mengalami dilema ketika menjaga inflasi berarti memperbesar subsidi, namun apabila membiarkan harga naik berarti mengorbankan daya beli masyarakat dan target pertumbuhan ekonomi 5,2%–5,8%.
STRATEGI DIVERSIFIKASI ENERGI
Strategi diversifikasi energi bukan lagi sekadar wacana lingkungan, melainkan instrumen vital yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal APBN dari “sandera” konflik global seperti perang Iran.
- Diversifikasi Negara Pemasok Migas
Sebagai upaya mitigsi jangka pendek Pemerintah perlu segera mengurangi ketergantungan pada minyak mentah yang melewati Selat Hormuz karena jalur ini rawan terjadi konflik. Langkah yang bisa diambil Pemerintah yaitu dengan pengalihan sumber impor. Memindahkan porsi impor migas ke negara-negara yang jalurnya lebih aman, seperti Nigeria, Brasil, atau Australia. Selain itu, Pemerinthah dapat meningkatkan Cadangan Strategis. Langkah ini dilakukan melalui mempercepat pembangunan fasilitas penyimpanan (storage) minyak untuk meningkatkan ketahanan dari 25 hari menjadi standar internasional 90 hari, untuk meredam lonjakan harga dadakan.
- Akselerasi Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)
Pemerintah dapat memaksimalkan potensi kekayaan alam lokal untuk menggantikan solar dan bensin impor. Langkah pertama dengan mempercepat program biofuel yaitu dengan mempercepat transisi dari B35 ke B50 atau lebih tinggi (biodiesel) serta pengembangan bioetanol dari tebu dan aren untuk swasembada energi. Selain itu, dengan kemandirian bahan baku. Pemerintah memanfaatkan sumber daya domestik yang tidak bisa “diblokade” oleh negara lain, sehingga harga energi lebih stabil dan beban subsidi APBN berkurang.
- Elektrifikasi dan Transisi EBT
Mengalihkan konsumsi energi fosil yang volatil ke energi listrik berbasis sumber daya terbarukan. Pemerintah dapat mengganti pembangkit listrik tenaga diesel yang boros solar dengan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan Geothermal (Panas Bumi). Selain itu, Pemerintah dapat mendorong migrasi ke transportasi listrik, hal ini untuk memutus rantai ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi.
- Reformasi Subsidi yang Adaptif
Pemerintah dapat menjadikan diversifikasi energi sebagai momentum untuk memperbaiki postur anggaran APBN. Pemerintah dapat lebih selektif dan memberikan subsidi yang tepat sasaran dengan mengalihkan hasil penghematan dari penggunaan energi terbarukan menjadi Bantuan sosial (seperti BLT) bagi masyarakat yang rentan agar APBN tetap produktif. Selain itu, Pemerintah meningkatkan kedaulatan energi dengan memperkuat belanja modal untuk infrastruktur energi domestik dari pada terus “membakar uang” untuk memberikan subsidi impor.
KESIMPULAN
Pemerintah harus lebih selektif dan bijaksana dalam merespon dampak dari konflik di Timur Tengah. APBN harus difungsikan sebagaishock absorberyang kuat namun lincah. Realokasi belanja non-prioritas menjadi mendesak untuk memperkuat bantalan sosial bagi masyarakat rentan. Ketahanan energi nasional melalui diversifikasi ke energi terbarukan bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan strategi mutlak untuk kedaulatan fiskal jangka panjang.
Data menunjukkan bahwa asumsi makro kita sangat optimistis, sementara realitas geopolitik sangat volatil. Pemerintah harus segera menyiapkan skenario mitigasi, mulai dari penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran hingga penguatan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas kurs. APBN harus tetap menjadi instrumen yang kredibel. Di tengah konflik Timur Tengah, disiplin anggaran merupakan satu-satunya payung agar ekonomi domestik tidak ikut terbakar dan menjadi benteng yang mampu meredam guncangan agar dapur rakyat tetap mengepul di tengah panasnya bara Timur Tengah (AM).***
Komentar