Natuna _ ranaipos.com : Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyoroti belum tersedianya kuota LPG subsidi bagi masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, meski daerah tersebut dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil gas bumi.
Persoalan tersebut disampaikan Muzani usai melakukan pertemuan dan dialog bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta unsur pemerintah dan instansi terkait di Natuna, Rabu (30/9/2026).
Muzani mengatakan, ketersediaan gas subsidi menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” kata Muzani.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut agar kondisi daerah penghasil gas turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan penyediaan energi bersubsidi.
“Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi,” ujarnya.
Persoalan LPG menjadi perhatian tersendiri di Natuna. Sebelumnya, Bupati Natuna Cen Sui Lan juga menyampaikan persoalan distribusi LPG, termasuk tingginya harga dan kebutuhan penambahan akses distribusi bagi masyarakat.
Kesehatan dan Harga Pangan
Selain persoalan LPG, Muzani menyampaikan sejumlah aspirasi lain yang dibahas dalam pertemuan bersama pemerintah daerah.
Di bidang kesehatan, ia mengatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan. Menurutnya, perhatian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan kesehatan di daerah perbatasan dapat diperkuat.
Persoalan harga pangan juga menjadi salah satu perhatian. Muzani menyebut harga sejumlah kebutuhan pangan di Natuna relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, dengan selisih yang menurutnya berada pada kisaran 20 hingga 30 persen.
Menurut Muzani, persoalan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Perdagangan untuk mencari langkah yang dapat membantu menekan beban masyarakat.
Selain kebutuhan pokok, sektor kelautan dan perikanan juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas. Muzani menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat nelayan, antara lain dermaga, jembatan hingga fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage.
“Sudah dijawab juga oleh Kementerian KKP,” katanya.
Dorong Solusi untuk Masyarakat Perbatasan
Muzani berharap kunjungan kerja MPR RI ke Natuna tidak berhenti pada agenda seremonial. Menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat di Natuna ini,” ujar Muzani.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung. Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan menghadapi sejumlah kebutuhan pembangunan, mulai dari konektivitas, pelayanan dasar, distribusi kebutuhan pokok hingga dukungan terhadap sektor perikanan.
Kehadiran pimpinan MPR RI di Natuna diharapkan dapat membawa berbagai persoalan tersebut ke dalam pembahasan di tingkat pemerintah pusat, termasuk kebutuhan masyarakat terhadap akses energi yang terjangkau.
Untuk konteks kebijakan energi nasional, pemerintah dan DPR juga baru menyepakati volume LPG 3 kilogram bersubsidi untuk 2027 sebesar 8 juta metrik ton, lebih rendah dari usulan awal sekitar 8,95 juta metrik ton. Pemerintah menyatakan penyesuaian tersebut menjadi bagian dari upaya mengendalikan konsumsi LPG dan mengurangi ketergantungan impor.
Dengan demikian, aspirasi mengenai LPG subsidi yang disampaikan dari Natuna menjadi bagian dari persoalan penyediaan energi yang juga tengah menjadi perhatian pemerintah secara nasional.
Kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Natuna pada 30 September 2026 diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus membuka ruang tindak lanjut terhadap berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. (Rid)
Komentar