Ada ironi yang selalu berulang dalam politik anggaran. Setiap kali negara memiliki program yang besar, mulia, dan populer, selalu muncul godaan untuk mencari kantong yang paling mudah dijangkau. Dan kantong itu, berkali-kali, adalah anggaran pendidikan.
Seolah-olah pendidikan adalah rekening cadangan negara.
Mahkamah Konstitusi menghentikan cara berpikir itu. Putusannya sederhana, tetapi pukulannya keras: anggaran pendidikan bukanlah lumbung yang boleh dipanen setiap kali negara membutuhkan biaya bagi program lain. Konstitusi telah memberi rumah bagi pendidikan. Rumah itu tidak boleh diubah menjadi gudang bagi segala kepentingan.
Tentu, siapa yang akan menolak anak-anak diberi makan bergizi? Tidak ada.
Tetapi persoalannya bukan terletak pada makan. Persoalannya adalah kejujuran negara.
Kalau negara meyakini bahwa Makan Bergizi Gratis adalah program strategis nasional, maka biayailah secara terbuka sebagai program strategis nasional. Jangan menyelundupkannya ke dalam pos pendidikan, seakan-akan memberi makan identik dengan mendidik.
Logika seperti itu berbahaya.
Jika makan dianggap pendidikan, mengapa tidak kesehatan? Mengapa tidak transportasi sekolah? Mengapa tidak pembangunan jalan menuju sekolah? Bahkan listrik dan internet pun dapat diklaim sebagai bagian dari pendidikan. Akhirnya semua adalah pendidikan, dan justru karena semuanya disebut pendidikan, pendidikan itu sendiri lenyap.
Kata kehilangan maknanya ketika dipaksa memikul terlalu banyak beban.
Konstitusi menetapkan sedikitnya dua puluh persen anggaran negara untuk pendidikan bukan karena para penyusunnya gemar menghitung angka. Mereka sedang membangun benteng. Mereka tahu bahwa pendidikan selalu menjadi korban pertama ketika negara menghadapi keterbatasan anggaran.
Benteng itu kini diuji.
Di negeri ini, kita sering lebih pandai menciptakan tafsir daripada memenuhi kewajiban. Yang dicari bukan tambahan anggaran, melainkan tambahan definisi. Definisi diperluas agar kewajiban terasa sudah dipenuhi, padahal substansinya diam-diam menyusut.
Inilah politik yang paling halus. Tidak mengurangi angka, tetapi mengurangi makna.
Mahkamah Konstitusi tampaknya membaca kecenderungan itu. Putusan tersebut sesungguhnya bukan sekadar soal Makan Bergizi Gratis. Ia adalah peringatan bahwa konstitusi tidak boleh dipermainkan melalui permainan definisi.
Sebab demokrasi sering tidak dirusak oleh pelanggaran yang kasar. Ia lebih sering terkikis oleh penafsiran yang perlahan-lahan menggeser batas hingga orang lupa di mana garis itu pernah dibuat.
Yang patut dipertahankan bukan hanya besarnya anggaran pendidikan, tetapi kemurnian tujuan anggaran itu.
Negara tentu wajib membuat anak-anak kenyang. Namun negara juga wajib memastikan sekolah tidak menjadi kenyang hanya di atas kertas.
Kita membutuhkan generasi yang sehat. Lebih dari itu, kita membutuhkan generasi yang berpikir. Yang pertama memerlukan makanan. Yang kedua memerlukan pendidikan yang sungguh-sungguh didanai sebagai pendidikan.
Mungkin itulah pesan terdalam putusan Mahkamah Konstitusi: jangan jadikan konstitusi sekadar angka yang bisa dipindahkan ke kolom lain dalam lembar anggaran. Sebab ketika angka mulai kehilangan makna, hukum segera kehilangan wibawanya.
Dan ketika hukum kehilangan wibawa, yang tersisa hanyalah kekuasaan yang pandai mencari alasan.***
Komentar