TAJUK REEDAKSI RANAIPOS.COM
Pemutakhiran data Perlindungan Sosial (Perlinsos) sejatinya merupakan langkah penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Data yang akurat menjadi fondasi bagi kebijakan perlindungan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Namun, bagaimana mungkin pemerintah menuntut data yang akurat dan proses pendataan berbasis digital berjalan maksimal, sementara sebagian masyarakat di wilayah kepulauan Natuna masih berjuang mendapatkan sinyal internet dan listrik yang memadai?
Inilah ironi yang patut menjadi perhatian serius pemerintah.
Pertemuan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, bersama sejumlah kepala desa pada 10 November 2026 membuka gambaran nyata tentang persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di pulau-pulau terluar. Persoalannya bukan semata-mata kemampuan aparatur desa menjalankan aplikasi, melainkan akumulasi keterbatasan infrastruktur dasar yang belum terselesaikan.
Keluhan kepala desa tentang jaringan telekomunikasi yang terganggu berbulan-bulan, layanan tower BAKTI yang tidak optimal, hingga listrik yang belum tersedia selama 24 jam memperlihatkan bahwa kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah besar di Natuna.
Bahkan, pemerintah daerah mengungkapkan masih terdapat empat desa yang belum menikmati layanan listrik 24 jam. Sementara itu, persoalan jaringan komunikasi juga dirasakan sejumlah kawasan kepulauan, termasuk Pulau Tiga, Pulau Laut, Selaut, Kerdau dan Pulau Panjang.
Dalam situasi seperti ini, digitalisasi pendataan Perlinsos tentu tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan teknis administrasi.
Jangan Sampai Rakyat Menjadi Korban Sistem
Ada satu persoalan yang jauh lebih mendasar. Ketika penerima bantuan sosial harus menjalani verifikasi digital, termasuk pemindaian wajah atau “face scanning”, siapa yang harus bertanggung jawab apabila proses tersebut terkendala jaringan?
Bagaimana pula jika warga yang harus diverifikasi adalah orang lanjut usia, masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, atau warga yang tinggal jauh dari pusat jaringan telekomunikasi?
Kita patut mengapresiasi semangat kepala desa yang bahkan harus membawa masyarakat mencari lokasi dengan sinyal internet agar proses pendataan dapat dilakukan. Namun, apakah kondisi seperti ini layak terus dibebankan kepada pemerintah desa dan masyarakat?
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru dipersulit oleh mekanisme administrasi yang tidak mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Tujuan Perlinsos adalah melindungi masyarakat rentan, bukan menambah beban mereka.
Pemerintah harus memastikan bahwa sistem digital memiliki mekanisme alternatif bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan secara memadai. Verifikasi manual, pelayanan jemput bola, maupun mekanisme pendataan khusus harus dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi seharusnya mempermudah pelayanan, bukan menjadi tembok baru yang menghalangi hak masyarakat.
Data Akurat Tidak Bisa Dibangun di Atas Infrastruktur yang Rapuh
Persoalan lainnya adalah ketidakjelasan dan banyaknya aplikasi maupun basis data yang harus digunakan pemerintah desa.
Aspirasi kepala desa tentang perbedaan indikator pendataan juga patut mendapat perhatian. Kepemilikan aset, misalnya, tidak selalu menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang secara utuh. Tanah atau rumah warisan yang telah terbagi kepada anak dan cucu belum tentu menghasilkan pendapatan bagi keluarga yang tercatat sebagai pemiliknya.
Karena itu, indikator kesejahteraan harus mampu membaca kondisi sosial ekonomi masyarakat secara kontekstual, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan kawasan perkotaan.
Pemerintah perlu memastikan adanya satu acuan data yang jelas, sinkronisasi antarlembaga, serta petunjuk teknis yang mudah dipahami oleh aparatur desa.
Jangan sampai kepala desa dituntut bertanggung jawab atas akurasi data, sementara sistem yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi dan indikatornya masih menyisakan persoalan.
Akurasi data bukan hanya tanggung jawab operator desa. Ia merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.
Internet dan Listrik Bukan Lagi Kemewahan
Persoalan Perlinsos ini sesungguhnya telah membuka persoalan yang lebih besar, yakni ketimpangan akses infrastruktur dasar di kawasan kepulauan.
Internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan. Ia sudah menjadi kebutuhan dasar dalam pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan komunikasi masyarakat.
Begitu pula listrik. Tanpa pasokan listrik yang stabil, pelayanan digital akan sulit berjalan optimal. Bahkan, gangguan listrik selama dua hingga tiga jam setiap hari di sejumlah wilayah dapat berdampak langsung terhadap kestabilan jaringan telekomunikasi.
Artinya, persoalan listrik dan internet tidak bisa ditangani secara terpisah. Keduanya saling berkaitan dan menjadi penentu keberhasilan berbagai program pemerintah.
Rencana penyediaan PLTS komunal pada 2027 untuk empat desa yang belum menikmati listrik 24 jam patut diapresiasi. Begitu pula upaya Diskominfo Natuna berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait untuk memperjuangkan keberlanjutan layanan jaringan BAKTI.
Namun, masyarakat tidak cukup hanya disuguhi rencana dan koordinasi.
Yang dibutuhkan adalah kepastian: desa mana yang akan mendapatkan program, kapan pelaksanaan dimulai, bagaimana pembiayaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan masyarakat dapat menikmati layanan secara optimal.
Pemerintah pusat juga tidak boleh memandang Natuna hanya sebagai wilayah pinggiran dalam peta pembangunan nasional. Sebagai kawasan perbatasan dan gugusan pulau terluar, Natuna justru membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan infrastruktur.
Jika jaringan telekomunikasi yang selama ini disubsidi BAKTI mengalami pengurangan layanan akibat keterbatasan anggaran, pemerintah harus segera menyiapkan skema keberlanjutan. Jangan biarkan masyarakat kehilangan akses komunikasi hanya karena perubahan kebijakan pembiayaan.
Skema komersial bersama operator seluler dapat menjadi salah satu alternatif, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kepastian kualitas layanan.
Bupati Harus Mengawal, Bukan Sekadar Menampung Aspirasi
Langkah Bupati Cen Sui Lan yang membuka ruang dialog dan mendengarkan langsung keluhan kepala desa patut diapresiasi. Bahkan, rencana menyampaikan persoalan internet kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait merupakan langkah yang diperlukan.
Namun, mendengarkan aspirasi hanyalah tahap awal dari sebuah tanggung jawab pemerintahan.
Kini yang ditunggu adalah keberanian mengubah keluhan menjadi agenda kerja yang terukur.
Pemerintah Kabupaten Natuna perlu menyusun peta persoalan secara menyeluruh, mulai dari desa yang belum mendapatkan jaringan internet, tower BAKTI yang tidak berfungsi optimal, wilayah dengan keterbatasan jam layanan listrik, hingga dampaknya terhadap pelayanan administrasi dan pendataan Perlinsos.
Data tersebut harus menjadi dasar untuk menyusun prioritas pembangunan sekaligus bahan negosiasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, PLN, BAKTI, dan operator telekomunikasi.
Di sisi lain, para kepala desa juga harus tetap menjalankan tanggung jawabnya. Keterbatasan infrastruktur tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemutakhiran data. Namun, pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan, fasilitas, dan mekanisme kerja yang realistis sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Keduanya harus berjalan beriringan. Pemerintah desa bekerja maksimal, sementara pemerintah di atasnya bertanggung jawab mengatasi hambatan struktural.
Jangan Biarkan Wilayah Kepulauan Tertinggal dalam Transformasi Digital
Persoalan Perlinsos di Natuna seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan di wilayah kepulauan.
Jangan sampai pemerintah begitu cepat menerapkan sistem digital, tetapi lambat menyediakan infrastruktur yang menjadi syarat utama berjalannya sistem tersebut.
Jangan sampai target persentase pemutakhiran data lebih diutamakan daripada memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk diverifikasi.
Dan jangan sampai masyarakat miskin, lansia, serta warga yang tinggal di pulau-pulau terluar justru menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan akses bantuan akibat kendala teknis yang berada di luar kemampuan mereka.
Pemerintah harus memahami bahwa keadilan sosial tidak boleh berhenti pada keseragaman aplikasi dan prosedur administrasi. Keadilan harus hadir melalui kebijakan yang mampu menjangkau masyarakat dengan segala keterbatasannya.
Natuna membutuhkan lebih dari sekadar digitalisasi. Natuna membutuhkan pemerataan listrik, kepastian jaringan telekomunikasi, sistem pendataan yang sederhana, serta kebijakan perlindungan sosial yang memahami realitas kehidupan masyarakat kepulauan.
Sebab, jangan sampai negara menuntut rakyat hadir dalam sistem digital, sementara negara sendiri belum sepenuhnya menghadirkan listrik dan jaringan hingga ke tempat tinggal mereka.
Itulah tantangan sesungguhnya. Perlinsos harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan justru menjadi ujian tambahan bagi masyarakat yang hidup di tengah keterbatasan infrastruktur.
Oleh : Muhammad Rapi, SE (Pemimpin Perusahaan ranaipos.com)
Komentar