Karimun _ www.ranaipos.com : Fraksi Gerindra Plus DPRD Kabupaten Karimun mengkritik keras Rencana Awal (Ranwal) RPJMD 2025–2029 yang dinilai tidak memuat secara jelas janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole, yang mereka sampaikan saat masa kampanye Pilkada 2024.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Plus, Dharmendra, menegaskan bahwa sejumlah program unggulan yang digaungkan pasangan dengan slogan Isrock tersebut seperti program Kartu Satu, insentif lansia, Karimun Pintar, Pra-Kerja Karimun, insentif RT/RW, sembako murah, bantuan untuk pelayan agama, subsidi BBM untuk nelayan dan transportasi umum, serta dukungan modal UMKM dan petani tidak tampak dijabarkan secara konkret dalam dokumen Ranwal RPJMD.
“Frasa ‘Kartu Satu’ hanya muncul satu kali pada halaman ke-211, itupun hanya disebut dalam konteks umum sebagai bagian dari bantuan kesejahteraan sosial, tanpa rincian implementasi,” ujar Dharmendra dalam rapat paripurna pembahasan RPJMD di Gedung DPRD Karimun.
Fraksi Gerindra Plus memberikan tiga catatan penting terhadap penyusunan dokumen RPJMD ini. Pertama, pentingnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat. Kedua, perlunya perhatian terhadap program-program yang mencerminkan janji politik kepala daerah. Dan ketiga, efisiensi belanja pada urusan penunjang pemerintahan di tingkat OPD.
Dharmendra mengungkapkan bahwa hanya 24,9 persen dari total anggaran dialokasikan untuk mendukung visi dan misi Bupati-Wakil Bupati, angka yang hanya terpaut 10 persen dari belanja penunjang OPD yang mencapai 14,9 persen. Ini menunjukkan kurangnya komitmen anggaran terhadap janji kampanye.
“Dokumen ini terkesan hanya disusun sebagai formalitas tanpa kerangka nyata pelaksanaan janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Gerindra Plus juga menyoroti beban utang daerah yang dinilai kian mengkhawatirkan. Berdasarkan data Ranwal RPJMD, utang daerah tercatat sebesar Rp173,25 miliar, naik signifikan dari Rp47 miliar di 2022 dan Rp121 miliar di 2023.
“Jika kondisi ini dibiarkan, ditambah dengan proyeksi pertumbuhan PAD yang stagnan di angka 0,01 persen, bukan tidak mungkin Kabupaten Karimun berada di ambang krisis fiskal atau bahkan pailit,” pungkas Dharmendra.
Fraksi Gerindra Plus mendesak Pemkab Karimun untuk segera menyempurnakan dokumen RPJMD agar mencerminkan janji politik kepala daerah sekaligus menyusun strategi konkret untuk mengatasi beban utang daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Karimun.*
Laporan : Ronal
Editor : rapi
Komentar