Di peta Indonesia, Natuna tampak kecil. Titik-titik pulau di utara Laut Natuna Utara itu nyaris seperti serpihan yang tercecer jauh dari pusat kekuasaan. Tetapi di bawah lautnya, tersimpan salah satu cadangan gas terbesar di Asia Tenggara. Di sekeliling lautnya, lalu-lalang kapal asing melintasi jalur perdagangan internasional yang sibuk. Di langitnya, radar pertahanan berdiri menghadap kawasan yang menjadi salah satu titik paling sensitif di Asia Pasifik.
Natuna kecil di peta, tetapi besar dalam arti geopolitik.
Kadang saya membayangkan: andaikan Natuna adalah sebuah negeri berdaulat, seperti Brunei Darussalam atau Qatar, bagaimana wajahnya hari ini?
Pertanyaan itu memang imajinatif. Bahkan mungkin terdengar provokatif. Tetapi imajinasi sering diperlukan untuk mengukur seberapa jauh sebuah wilayah diperlakukan adil dalam sebuah negara besar. Sebab, sering kali kita baru sadar tentang nilai sesuatu ketika membayangkan ia berdiri sendiri.
Andaikan Natuna berdaulat, mungkin pendapatan per kapitanya termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. Cadangan gas East Natuna yang mencapai puluhan triliun kaki kubik itu bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional mereka sendiri. Pelabuhan internasional tumbuh. Industri pengolahan hasil laut berkembang. Pendidikan dan kesehatan mendapat subsidi besar. Anak-anak nelayan memperoleh beasiswa hingga ke luar negeri. Jalan-jalan antarpulau terhubung dengan kapal cepat modern. Bandara diperluas menjadi hub internasional di jalur utara Indonesia.
Mungkin pula mereka memiliki dana abadi seperti Norwegia atau Qatar—hasil sumber daya alam yang tidak dihamburkan habis untuk hari ini, tetapi disimpan bagi generasi mendatang.
Tetapi Natuna bukan negeri berdaulat. Ia bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan justru karena itulah pertanyaan sesungguhnya menjadi lebih penting: apakah daerah yang begitu strategis ini sudah memperoleh perhatian yang sepadan dari republik?
Pertanyaan itu bukan tentang separatisme. Bukan pula tentang menyesali sejarah. Ini tentang rasa keadilan dalam pembangunan.
Selama puluhan tahun, masyarakat Natuna hidup dalam paradoks. Mereka tinggal di wilayah kaya sumber daya, tetapi biaya hidup tinggi. Laut mereka luas, tetapi nelayan masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur. Gas bumi melimpah, tetapi listrik pernah menyala terseok-seok. Potensi wisata besar, tetapi akses transportasi mahal dan terbatas.
Natuna seperti halaman depan rumah besar Indonesia, tetapi kadang diperlakukan seperti halaman belakang.
Padahal, di kawasan perbatasan, pembangunan bukan sekadar urusan ekonomi. Ia juga menyangkut martabat dan kedaulatan. Daerah perbatasan yang tertinggal akan mudah merasa jauh dari pusat negara. Sebaliknya, daerah perbatasan yang maju akan menjadi etalase kebangsaan.
Karena itu, membangun Natuna seharusnya bukan dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi geopolitik jangka panjang.
Negara-negara kecil di Teluk Persia memahami hal itu. Mereka sadar bahwa letak strategis dan sumber daya alam harus diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat. Mereka membangun pelabuhan, pendidikan kelas dunia, dan sistem transportasi modern bukan hanya demi ekonomi, tetapi demi posisi tawar global.
Indonesia sesungguhnya memiliki kesempatan yang sama di Natuna.
Bayangkan bila Natuna dijadikan pusat ekonomi maritim utara Indonesia secara serius. Industri perikanan modern dibangun. Kilang dan industri turunan gas dikembangkan. Perguruan tinggi maritim dan geopolitik didirikan. Jalur penerbangan internasional dibuka. Internet dan energi dibuat semurah mungkin. Nelayan diberi perlindungan armada dan teknologi. Maka Natuna bukan hanya menjadi pagar republik, tetapi juga beranda kemajuan Indonesia di Laut Cina Selatan.
Sayangnya, selama ini Natuna lebih sering hadir dalam pidato geopolitik ketimbang kebijakan kesejahteraan. Ia ramai dibicarakan ketika kapal asing masuk wilayah laut Indonesia. Tetapi setelah sorotan kamera padam, masyarakat kembali menghadapi harga tiket pesawat yang mahal, distribusi barang yang tersendat, dan peluang ekonomi yang bergerak lambat.
Kita seperti lebih sibuk menjaga Natuna daripada memajukannya.
Padahal nasionalisme tidak cukup dipelihara dengan upacara dan slogan. Nasionalisme juga tumbuh dari rasa dipedulikan. Dari keyakinan bahwa negara hadir bukan hanya ketika ada ancaman asing, tetapi juga ketika rakyat membutuhkan sekolah yang baik, rumah sakit layak, dan harga sembako yang masuk akal.
Mungkin karena itu, pertanyaan “andaikan Natuna negeri berdaulat” sebenarnya bukan sedang membayangkan berdirinya negara baru. Pertanyaan itu justru sedang mengetuk kesadaran republik: sudahkah Natuna diperlakukan sebagai wilayah strategis yang layak diprioritaskan?
Sebab sebuah bangsa besar tidak hanya diukur dari luas wilayahnya, tetapi juga dari kemampuannya membuat daerah paling jauh merasa dekat dengan pusat harapan.
Dan Natuna, di ujung utara Indonesia itu, sesungguhnya sedang menunggu jawaban.***
Komentar