www.ranaipos.com _ Natuna : Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diiringi dengan tanggung jawab dan kemampuan aparatur dalam menggunakannya.
Pemerintah Kabupaten Natuna mengingatkan agar dana desa tidak sekadar terserap dalam program kerja, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu penekanan dalam pelatihan pengelolaan keuangan desa yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Natuna, Khaidir, S.E., mewakili Bupati Natuna, di Gedung Sri Serindit, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Khaidir mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah desa semakin besar seiring dengan kewenangan dan dukungan anggaran yang diberikan.
Kondisi ini menuntut kepala desa beserta perangkatnya memiliki pemahaman yang baik, mulai dari menyusun perencanaan hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Ia menilai, kesalahan administrasi, ketidakpahaman terhadap aturan, maupun pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan persoalan. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Khaidir juga menggarisbawahi bahwa keuangan desa merupakan amanah masyarakat. Penggunaannya harus mengutamakan kebutuhan warga, bukan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia mengarahkan aparatur desa untuk memperkuat lima aspek utama dalam pengelolaan keuangan. Mulai dari penguasaan regulasi, keterbukaan informasi kepada masyarakat, ketepatan menentukan prioritas belanja, integritas aparatur, hingga pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, setiap program yang dibiayai dari anggaran desa perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Katanya, sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
“Keterbukaan juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik,” jelasnya.
Selain itu, aparatur desa diminta memanfaatkan sistem informasi dan aplikasi keuangan desa untuk mendukung pekerjaan. Penggunaan teknologi dinilai dapat membantu meningkatkan ketepatan data, ketertiban administrasi, serta mempermudah proses evaluasi dan pengawasan.
Khaidir turut mengingatkan bahwa karakteristik Natuna sebagai daerah kepulauan membuat kebutuhan setiap desa tidak selalu sama.
Oleh sebab itu smbung Khaidir, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi wilayah dan potensi lokal masing-masing desa.
Ia juga mendorong pemerintah desa agar tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang bagi tumbuhnya usaha produktif.
Terakhir, Khaidir berharap materi yang diberikan para narasumber dapat dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
Ia juga meminta agar pelatihan membahas persoalan yang sering dihadapi pemerintah desa, sehingga peserta memperoleh pemahaman praktis mengenai penyelesaian masalah. (Rid).
Komentar