Natuna _ www.ranaipos.com : Sejumlah kepala desa di Kabupaten Natuna menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data masyarakat untuk program perlindungan sosial (Perlinsos). Mulai dari keterbatasan jaringan internet, ketidaksesuaian indikator pendataan hingga persoalan infrastruktur listrik menjadi kendala yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Persoalan tersebut mencuat dalam pertemuan dan diskusi bersama Bupati Natuna, Cen Sui Lan, setelah para kepala desa mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) terkait pendataan perlindungan sosial yang diselenggarakan di ruang rapat utama Lt. 2 kantor Bupati Natuna, Selasa (10/11/26) siang.
Dalam kesempatan itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan ingin mendengar secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mengetahui langkah tindak lanjut yang akan dilakukan para kepala desa setelah mengikuti Bimtek.
Bupati juga mengecek kehadiran kepala desa dari sejumlah kecamatan dan wilayah kepulauan, sekaligus membuka ruang dialog agar berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan program dapat disampaikan secara langsung.
Salah satu persoalan yang disampaikan Mansur, Kepala Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, adalah buruknya jaringan telekomunikasi di wilayahnya. Bahkan, menurutnya, kondisi sinyal sudah hampir tiga bulan mengalami gangguan.
Ia menyebutkan, fasilitas tower bantuan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang tersedia di wilayah tersebut belum mampu memberikan layanan jaringan secara optimal.
Kondisi ini tentu menyulitkan pemerintah desa dalam mengakses aplikasi dan melakukan penginputan data masyarakat yang dibutuhkan dalam program perlindungan sosial.
Keluhan lain disampaikan Edi Sentanu, Kepala desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut. Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada kemauan pemerintah desa untuk bekerja, melainkan banyaknya aplikasi dan sistem pendataan yang digunakan sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat desa.
Menurutnya, pemerintah desa membutuhkan kejelasan mengenai aplikasi dan basis data mana yang menjadi acuan resmi, apakah melalui BPS, instansi pemerintah terkait, maupun sistem pendataan lainnya.
Ia juga menyoroti sejumlah indikator dalam parameter pendataan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Salah satu contohnya adalah kepemilikan aset atau harta warisan. Menurutnya, banyak masyarakat di Pulau Laut memiliki aset peninggalan orang tua, tetapi aset tersebut sudah terbagi kepada anak dan cucu serta tidak semuanya produktif atau menghasilkan pendapatan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi penilaian kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial apabila indikator kepemilikan aset diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan adanya kebijakan atau penyesuaian parameter pendataan agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
Sementara itu, perwakilan dari wilayah pulau Kerdau Kecamatan Pulau Panjang juga menyampaikan persoalan keterbatasan pasokan listrik. Layanan PLN di wilayah tersebut disebut hanya tersedia selama 12 jam, sehingga turut menjadi tantangan dalam mendukung aktivitas pelayanan pemerintahan dan pendataan berbasis digital.
Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan pendataan perlindungan sosial, terutama di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Para kepala desa berharap, hasil Bimtek tidak hanya berhenti pada pemahaman penggunaan aplikasi, tetapi juga diikuti dengan solusi konkret terhadap persoalan jaringan komunikasi, listrik, serta penyempurnaan indikator pendataan.
Dengan demikian, proses pendataan masyarakat dapat berjalan lebih akurat, adil, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga di setiap desa, sehingga program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.*(rapi).
Komentar