NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Natuna Tahun 2026, Kamis (1/10/2026) pagi.
Rapat yang mengangkat tema “Sinergi Percepatan Akses Keuangan untuk Mendorong Pengembangan Ekonomi Potensial Kabupaten Natuna” tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna.
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko V, SE, dan dihadiri Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya, para pimpinan perbankan serta instansi terkait.
Sejumlah pimpinan lembaga keuangan yang hadir di antaranya Kepala Cabang Bank Mandiri Natuna _ Dedi Putra Ramadhana, Kepala Cabang BRI Natuna _ Cipta Wijaya, Kepala Cabang BNI Natuna _ Rahmad Tri Saputra, perwakilan BSI, Pemimpin Cabang Pegadaian Natuna _ Jufriadi, Kepala Bank Riau Kepri Syariah Natuna _ Idham Khalid, Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Natunabserta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. 
Dalam sambutannya, Boy Wijanarko menyampaikan bahwa forum TPAKD menjadi bagian penting dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, OJK dan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat perekonomian Natuna.
Menurutnya, kondisi perekonomian daerah saat ini membutuhkan perhatian bersama, terutama karena kemampuan fiskal pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
“Pertumbuhan ekonomi Natuna menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan bersama. Kondisi ekonomi daerah saat ini juga menghadapi tekanan sebagaimana yang terjadi secara nasional,” ujar Boy.
Ia menjelaskan, salah satu potensi penerimaan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah adalah sektor pertambangan pasir kuarsa. Namun, menurutnya, potensi tersebut belum dapat dijadikan satu-satunya tumpuan pembiayaan daerah dalam jangka panjang.
Boy mengatakan, penerimaan dari sektor tersebut memang dapat membantu pemerintah daerah memenuhi sejumlah kebutuhan, termasuk mendukung pembayaran tunjangan pegawai. Namun, kondisi tersebut belum tentu dapat berlangsung secara konsisten sepanjang tahun.
“Jangan sampai kita hanya berharap dari satu sumber penerimaan. Apalagi Natuna saat ini sudah memasuki musim utara, sehingga aktivitas ekonomi tertentu juga mengalami keterbatasan,” katanya.
Karena itu, Pemkab Natuna mendorong adanya pengembangan sektor ekonomi lain yang memiliki potensi untuk tumbuh dan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Boy, penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam mendorong sektor-sektor potensial tersebut. Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membutuhkan akses permodalan yang mudah, terjangkau dan sesuai dengan karakteristik usaha mereka.
“TPAKD diharapkan tidak hanya menjadi forum rapat, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam membuka akses masyarakat terhadap lembaga keuangan,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Natuna untuk bersama-sama melihat potensi daerah dan memberikan dukungan terhadap masyarakat serta pelaku usaha yang memiliki prospek pengembangan.
Sementara itu, Kepala OJK Kepri, Sinar Danandjaya dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Menurut Sinar, peningkatan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi juga bagaimana layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan, TPAKD memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi daerah sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan.
“Potensi ekonomi di setiap daerah berbeda-beda. Karena itu, program TPAKD harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” kata Sinar.
Dalam konteks Natuna, menurutnya, pengembangan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi serta mampu menciptakan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
OJK juga mendorong agar lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada penyaluran pembiayaan, tetapi turut memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat sehingga pembiayaan yang diterima dapat digunakan secara produktif
Sinar menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan menjadi penting untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah, termasuk dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, TPAKD Kabupaten Natuna diharapkan dapat menghasilkan program dan langkah nyata yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi potensial di Kabupaten Natuna.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, Pegadaian, serta instansi terkait mengenai berbagai peluang dan strategi pengembangan akses keuangan di Kabupaten Natuna.*(rapi)
Komentar