Bintan – ranaipos.com : Pemerintah Kabupaten Bintan mulai mematangkan arah pembangunan tahun depan. Bupati Bintan Roby Kurniawan secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, Kamis (16/7).
Penyampaian dokumen strategis tersebut menjadi langkah awal penyusunan APBD 2027 yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Roby mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan DPRD. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
“Tahun 2027 kita mengusung tema ‘Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif.’ Seluruh kebijakan anggaran diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bintan,” tegas Roby.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, target kinerja makro daerah, hingga kebijakan fiskal nasional agar pembangunan daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Empat prioritas pembangunan menjadi fokus utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi daerah, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif. Keempat prioritas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.
Untuk mewujudkan target tersebut, kebijakan belanja daerah akan diprioritaskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, investasi, ekonomi kreatif, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, APBD 2027 juga diarahkan mendukung berbagai program strategis nasional dan daerah, termasuk percepatan penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Roby turut mengungkapkan proyeksi kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2027.
Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp992,8 miliar, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp368,4 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp624,3 miliar. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1,017 triliun, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp24,8 miliar.
Roby berharap pembahasan Rancangan KUA-PPAS bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan APBD yang sehat, efektif, tepat sasaran, dan mampu mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bintan.
“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan DPRD menjadi kunci menghadirkan APBD yang benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Fiven Sumanti menegaskan bahwa DPRD menyambut baik penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 sebagai tahapan penting dalam penyusunan APBD tahun mendatang.
Menurutnya, DPRD akan mengkaji seluruh rancangan tersebut secara objektif, cermat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 secara objektif dan konstruktif. Harapannya, APBD yang nantinya disepakati benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan,” ujar Fiven.
Dengan dimulainya pembahasan KUA-PPAS 2027, Pemerintah Kabupaten Bintan dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dalam menyusun kebijakan anggaran yang tidak hanya menjaga kesehatan fiskal daerah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, serta menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.*(hel)
Komentar