ANAMBAS _ Ranaipos.com : Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan terluar Indonesia.
Harapan tersebut disampaikan Aneng saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Inovatif Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas di ruang rapat lantai II Kantor Bupati, Selasa (7/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aneng menyampaikan apresiasi kepada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Dr. Jayadi, beserta seluruh peserta FGD yang hadir secara langsung maupun daring.
“Melalui forum ini, kami berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas, dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur serta konektivitas di Kabupaten Kepulauan Anambas,” ujar Aneng.
Menurut Aneng, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan sekaligus daerah kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan.
Namun, sebagai daerah kepulauan, Aneng mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan konektivitas antarpulau hingga kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar.
“Keterbatasan konektivitas antar pulau, penyediaan energi, transportasi, air bersih, telekomunikasi, serta akses terhadap pelayanan publik masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Aneng berharap berbagai aspirasi, data, dan kebutuhan prioritas yang dibahas dalam FGD tersebut dapat menjadi bagian dari proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional sehingga semakin banyak program strategis yang dapat direalisasikan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurutnya, pembangunan Anambas tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga memiliki arti strategis dalam memperkuat wilayah perbatasan, menjaga kedaulatan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia.
Aneng juga mengajak seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan berbasis data.
“Masukan yang berkualitas akan memperkaya substansi FGD ini dan menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap lahir rekomendasi kebijakan inovatif yang mampu mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di daerah perbatasan Indonesia*(Heri).
Komentar