Ada sesuatu yang selalu terasa jauh ketika kita menyebut nama Raden Ajeng Kartini. Jauh—bukan karena waktu yang telah memisahkan lebih dari seabad, tapi karena kita sering memindahkannya ke tempat yang terlalu terang: ruang-ruang pidato, baliho, dan seremoni. Kartini menjadi simbol. Dan seperti banyak simbol, ia kerap kehilangan tubuhnya.
Padahal ia pernah begitu konkret: seorang perempuan muda di Jepara, gelisah, menulis, meragukan, berharap.
Di perbatasan—di Natuna, di Anambas, di pulau-pulau yang lebih sering muncul dalam peta militer ketimbang peta pendidikan—Kartini terasa lain. Ia tidak hadir dalam kebaya dan kutipan surat. Ia hadir dalam diam seorang ibu yang mengantar anaknya ke sekolah dengan perahu kecil, melawan ombak yang tak pernah diajarkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan.
Kartini, di sana, bukan ide. Ia adalah kerja.
Barangkali kita perlu bertanya ulang: apa arti “pemberdayaan” ketika negara sendiri hadir setengah? Ketika listrik padam lebih sering daripada menyala, ketika sinyal datang seperti tamu yang ragu-ragu, ketika guru lebih cepat berpindah daripada murid naik kelas.
Pemberdayaan, kata itu, sering terdengar seperti proyek. Ia punya proposal, indikator, dan laporan akhir. Tapi perempuan di perbatasan tidak hidup dalam laporan. Mereka hidup dalam ketidakpastian yang panjang—dan di situlah mereka menemukan bentuk daya yang tidak pernah masuk tabel evaluasi.
Mereka berdagang, menanam, mengajar, merawat. Mereka tidak menyebutnya “empowerment”. Mereka menyebutnya hidup.
Kartini pernah menulis tentang “terang”. Tapi terang yang ia bayangkan mungkin berbeda dengan terang yang kita bicarakan hari ini. Terang bagi Kartini adalah pembebasan dari gelapnya pikiran yang dibatasi. Terang bagi perempuan perbatasan hari ini adalah sesuatu yang lebih harfiah: lampu yang menyala di malam hari, buku yang bisa dibaca tanpa harus menunggu kiriman berbulan-bulan.
Namun di balik perbedaan itu, ada satu garis yang tak terputus: keinginan untuk menjadi subjek, bukan sekadar objek.
Di titik ini, Kartini bertemu perempuan perbatasan.
Kita sering mengira perubahan datang dari pusat. Dari Jakarta, dari kebijakan, dari pidato pejabat. Tapi seperti banyak hal dalam sejarah, perubahan justru sering tumbuh dari pinggir—dari tempat yang tidak diperhitungkan.
Perempuan di perbatasan adalah pinggir itu.
Mereka bukan hanya “korban ketertinggalan”. Mereka adalah agen yang diam-diam merawat keberlanjutan republik. Mereka menjaga bahasa, nilai, dan bahkan nasionalisme—bukan dalam slogan, tapi dalam praktik sehari-hari. Mereka memastikan anak-anak mereka tetap merasa Indonesia, meski Indonesia sering terasa jauh.
Di sini, pemberdayaan bukan lagi soal memberi. Ia soal mengakui.
Mungkin kita terlalu lama berbicara tentang Kartini sebagai masa lalu. Padahal ia belum selesai. Ia belum selesai karena pertanyaan yang ia ajukan belum benar-benar kita jawab: tentang pendidikan, tentang kebebasan berpikir, tentang keadilan bagi perempuan.
Di perbatasan, pertanyaan itu bahkan lebih mendesak.
Dan mungkin, jika Kartini masih menulis hari ini, ia tidak lagi berkirim surat ke sahabat di Eropa. Ia akan menulis dari pulau kecil yang jauh dari pusat kuasa. Ia akan menulis tentang perempuan-perempuan yang tidak pernah masuk buku sejarah, tapi diam-diam menopang sejarah itu sendiri.
Pada akhirnya, Kartini bukanlah monumen. Ia adalah kemungkinan.
Kemungkinan bahwa perempuan, di mana pun—di kota atau di perbatasan—dapat menjadi penentu arah hidupnya sendiri. Kemungkinan bahwa terang tidak selalu datang dari atas, tapi bisa dinyalakan dari bawah, dari pinggir, dari tempat yang selama ini kita abaikan.
Dan mungkin, di sanalah Kartini justru paling hidup.***
Komentar