BINTAN _ ranaipos.com : Isu akan kembalinya aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Galang Batang dan sekitarnya memicu sorotan tajam publik.Informasi yang beredar di masyarakat menyebut sejumlah titik yang sebelumnya pernah ditertibkan diduga bersiap beroperasi kembali dalam waktu dekat. Kabar ini langsung memantik pertanyaan besar: apakah praktik lama kembali terulang?
Sejumlah sumber lapangan menyebut adanya pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk figur lama yang disebut pernah menjadi pengendali aktivitas tambang sebelumnya. Bahkan, beredar kabar mengenai konsolidasi internal serta dugaan upaya mengamankan jalur operasi agar tidak tersentuh penindakan. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi resmi.(11/2).
Sorotan terhadap isu ini makin tajam karena sebelumnya Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau pernah menemukan aktivitas tambang pasir diduga ilegal di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Dalam inspeksi mendadak pada November 2025, lokasi yang dilaporkan sebagai kawasan program ketahanan pangan justru ditemukan sebagai area pengerukan pasir skala besar.
Ketua Komisi III DPRD Kepri, Teddy Jun Aksara, saat itu menyatakan sidak dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat dan mahasiswa terkait dugaan tambang tanpa izin. Hasilnya, di lapangan tidak ditemukan kegiatan pertanian sama sekali, melainkan aktivitas galian pasir yang masif.
Anggota Komisi III, Muhammad Musofa, menilai penggunaan plang bertuliskan program ketahanan pangan dengan logo institusi negara sebagai indikasi penyalahgunaan nama program pemerintah. Ia menegaskan, bila benar kegiatan ketahanan pangan, DPRD tentu mendukung. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas pertambangan.
Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengaku tidak pernah dilibatkan. DPRD pun menilai kondisi itu berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan serius karena aktivitas berlangsung tanpa pengawasan teknis.
Tokoh masyarakat Bintan, Suharjono, juga menyoroti persoalan ini. Ia menilai aktivitas tambang berskala besar mustahil berlangsung tanpa diketahui aparat jika benar terjadi dalam waktu lama. Pernyataan itu mempertegas tuntutan publik agar pengawasan tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif.
Kini, munculnya kembali isu rencana operasi tambang ilegal menjelang Ramadan membuat masyarakat mempertanyakan efektivitas penindakan sebelumnya. Publik mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan pengecekan lapangan, menelusuri jaringan pelaku, serta memastikan tidak ada pembiaran.
Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah terkait kabar terbaru tersebut. Media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak berwenang.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalannya bukan sekadar tambang ilegal — melainkan potensi kegagalan pengawasan negara terhadap eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri.*(Hel)
Komentar