Tanjungpinang _ ranaipos.com : Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 100 persen pada tahun 2026. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menekankan bahwa tantangan utama yang kini menjadi perhatian serius adalah persoalan logistik, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub Nyanyang saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan MBG Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).
Nyanyang mengungkapkan, hingga awal tahun 2026 capaian pelaksanaan MBG di Kepri telah mencapai 79 persen. Pemerintah Provinsi menargetkan sisa capaian tersebut dapat dituntaskan secara bertahap hingga menyentuh angka 100 persen pada tahun ini.
Target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menempatkan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia.
“Untuk mencapai target 100 persen, diperlukan koordinasi yang kuat dan berkesinambungan antara Satgas MBG di tingkat provinsi dengan Satgas MBG kabupaten dan kota se-Kepri,” tegas Nyanyang.
Selain koordinasi, Wagub juga mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Pemerintah daerah diminta memastikan pasokan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, daging sapi, dan daging ayam tetap mencukupi serta stabil di seluruh wilayah.
Tantangan Wilayah Terluar
Nyanyang secara khusus menyoroti tantangan pelaksanaan MBG di wilayah kepulauan terluar, seperti Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Faktor geografis yang bergantung pada jalur laut dinilai membutuhkan kesiapan logistik yang lebih matang dan terencana.
“Kita harus benar-benar siap, terutama untuk daerah Anambas dan Natuna. Jangan sampai distribusi bahan pokok terhambat karena faktor transportasi,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mendorong Perum Bulog untuk membangun gudang logistik di kedua kabupaten tersebut.
Keberadaan gudang ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas pasokan di wilayah perbatasan.
“Dengan adanya gudang logistik, kebutuhan bahan pangan bisa lebih terjamin dan tidak terganggu oleh cuaca maupun keterbatasan transportasi,” tambahnya.
Menutup rapat evaluasi, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, agar capaian 100 persen MBG benar-benar berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Jangan sampai secara angka kita sudah 100 persen, tetapi masih ada kendala di lapangan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya.*(Hel)
Komentar