www.ranaipos.com-Tanjungpinang : Peresmian Bona Ventura Hotel di Jalan WS Supratman, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, disambut meriah oleh sejumlah pihak, terutama dari sektor pariwisata. Namun, di balik kemeriahan acara, muncul sorotan tajam terkait legalitas lahan dan perizinan hotel tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Hasan, yang hadir dalam peresmian beberapa hari lalu, menyambut positif kehadiran hotel baru tersebut. Ia menilai pembangunan hotel ini sebagai langkah maju dalam meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi lokal.
“Ini adalah gebrakan positif untuk meningkatkan daya tarik wisata di Tanjungpinang,” ujar Hasan dalam sambutannya.
Namun, sejumlah warga mempertanyakan keabsahan pembangunan hotel tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa lahan tempat berdirinya hotel tersebut masih dalam sengketa hukum atas dugaan pemalsuan surat.
“Lahan itu katanya milik Haldy Chan dan sedang ada kasus pemalsuan surat. Kok bisa terus berjalan pembangunannya hingga diresmikan? PBG-nya saja belum ada,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, Lukman Joi, menjelaskan bahwa izin pendirian bangunan telah diproses sejak tahun 2021. Ia menyebut, pihaknya telah menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berdasarkan perubahan fungsi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) awal.
“Pada tahun 2021 itu sudah selesai IMB perubahannya, dari 5 unit ruko menjadi hotel dan food court. Proses laporan polisinya tahun berapa itu bisa jadi perbandingan. Jika memang ada bukti pelanggaran penyerobotan, maka hak bersangkutan harus dikembalikan setelah ada keputusan hukum yang tetap,” jelas Lukman.
Ia menegaskan, pihaknya hanya dapat mengambil langkah administratif terhadap perizinan jika telah ada putusan hukum yang final dan mengikat terkait sengketa lahan tersebut.
Sementara itu, masyarakat meminta agar pemerintah dan instansi terkait bersikap transparan dan tegas dalam menangani persoalan ini demi menjaga kepastian hukum dalam pembangunan kota.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran. Pembangunan harus taat aturan,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen Bona Ventura Hotel belum memberikan keterangan resmi terkait polemik yang mencuat di tengah peresmian hotel tersebut.(red)
Komentar