KETEGANGAN dalam terhadap Bupati Natuna terus memanas. Setelah sebelumnya berseteru dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Tim Medianya (PJN_red), kini Bupati Natuna, Cen Sui Lan atau yang belakangan suaminya “Raja Mustakim” terlibat konflik baru dengan Partai Pengusung Wakilnya Gerindra sendiri.
Perseteruan ini mencuat ke permukaan setelah pernyataan sederhana dari Sekretaris DPC Partai Gerindra Natuna, Marzuki, SH memantik respons emosional dari sang suami bupati Raja Mustakim.
Dikutip dari media online acikepri.com yang di rilis Sabtu (24/05/25), itu semua bermula ketika Marzuki dimintai tanggapan oleh awak media terkait pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) oleh Bupati Natuna. Marzuki dengan lugas menjawab bahwa pembentukan TPPD semestinya melibatkan Wakil Bupati, bukan sekadar keputusan satu pihak.
Tanggapan normatif ini justru memicu kemarahan. Bukan di forum resmi, tapi di grup WhatsApp internal “Sahabat Cen Sui Lan – Jarmin”, suami Bupati Cen Sui Lan (Raja Mustakim _ red) melontarkan balasan atas kritik tersebut.
Dalam group WhatsApp itu, ada suatu berita tentang Marzuki yang mengkritik pembentukan TPPD Natuna. Namun kemudian, suami Bupati Natuna Cen Sui Lan (Raja Mustakim_red) justru membalas berita tersebut di dalam group.
“Marzuki ini tak tau diri, dan tak tau ukuran bajunya sendiri,” tulis Raja Mustakim dalam Group WhatsApp Sahabat Cen Sui Lan – Jarmin, dikutip dari media online acikepri.com, Sabtu (24/05/25).
Pernyataan itu membuat Marzuki berang dan mempertanyakan maksud dari komentar Raja Mustakim.
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Natuna, Marzuki membenarkan kejadian itu. Dia menjelaskan jika langsung menghubungi Raja Mustakim, saat di konfirmasi.
“Raja Mustakim suruh saya ukur baju. Makanya saya tanya baju mana yang mau saya ukur. Lalu dia bilang ga usah bicara di luar, kalau ada permasalahan bicara ke saya (Raja Mustakim) atau ibu (Bupati),” ujar Marzuki, Sabtu, 24 Mei 2025 di kutip dari terbitan acikepri.com.
Marzuki menuturkan, dalam pembicaraan tersebut, dia menanyakan ke Raja Mustakim terkait yang buat masalah terlebih dahulu. Pasalnya Marzuki hanya menjawab pertanyaan awak media tentang pembentukan TPPD tanpa melibatkan Wakil Bupati Natuna.
“Yang buat masalahnya siapa, kan bapak dan ibu. Tunjuk TPPD tapi Wakil Bupati ga tau. Dan saya ga masalah, tapi Wakil Bupati dari Gerindra, maka saya komentari,” ungkap Marzuki.
Marzuki menegaskan, jika Pemerintah Kabupaten Natuna membuat kebijakan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Wakil Bupati atau Partai Gerindra, maka dirinya tetap akan komentar. Menurutnya, permasalahan ini akan dilaporkan ke petinggi Partai Gerindra untuk ditindaklanjuti.
“Ini jelas penghinaan dan kalau masuk unsurnya, saya tetap laporkan ini penghinaan buat saya dan Gerindra. Saya sudah lapor ke Endipat dan lainnya,” katanya.
Publik bertanya-tanya, apakah wajar seorang suami kepala daerah merespons kritik politik yang wajar dan sah secara emosional di ruang komunikasi informal? Apakah pola ini mencerminkan kepemimpinan yang demokratis dan terbuka terhadap perbedaan pandangan?
Sikap reaktif sang suami Bupati Natuna terhadap kritik baik dari kalangan media, wartawan, hingga kini partai politik pendampingnya menunjukkan pola komunikasi vertikal yang makin menutup ruang dialog. Kritik bukanlah ancaman dalam demokrasi, justru ia adalah vitamin yang menyegarkan sistem pemerintahan agar tidak berjalan tanpa kontrol.
Partai Gerindra, sebagai salah satu kekuatan politiknya yang merupakan partai yang di ketuai oleh Jarmin Sidik sebagai wakilnya sendiri, tentu memiliki hak moral dan politik untuk menyampaikan pandangan. Apalagi jika kebijakan tersebut memunculkan polemik di masyarakat, seperti dalam kasus TPPD yang bahkan tidak diketahui oleh Wakilnya sendiri (Jarmin Sidik _ red).
Penting untuk diingat, jabatan publik membawa tanggung jawab, bukan hanya kekuasaan. Ketika ruang diskusi dan kritik dibatasi, maka demokrasi lokal bisa berubah menjadi otokrasi kecil yang hanya menampung suara yang menyenangkan telinga.
Dalam konteks ini, pembentukan TPPD bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyentuh aspek fundamental tata kelola pemerintahan, transparansi, partisipasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Jika setiap kritik dijawab dengan kemarahan personal, bagaimana mungkin pembangunan bisa dijalankan dengan pendekatan yang inklusif? Maka, menjadi penting bagi seorang kepala daerah untuk tidak hanya cakap dalam membuat kebijakan, tapi juga lapang dada menerima perbedaan sikap dan pendapat dan keikutsertaan sang suami untuk mencampuri urusan kepemerintahanya perlu di pertimbangkan agar tidak menyebabkan hal-hal yang merugikan tatanan birokrasi dan mengkangkangi aturan.
Perseteruan ini adalah cermin antara ego kekuasaan dan harapan akan pemerintahan yang terbuka. Masyarakat menunggu, apakah Bupati Cen Sui Lan akan membuka ruang dialog, atau justru semakin menutup diri dari suara-suara yang tak sejalan.***
Komentar