Natuna (RP) _ www.ranaipos.com : Seperti diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam), berencana untuk mengirimkan ratusan kapal nelayan dari sekitar pantai utara (pantura) Jawa Barat, ke sebelah utara perairan Natuna.
Langkah tersebut diambil pemerintah pusat, menyusul aksi masuknya puluhan kapal nelayan asal China untuk menangkap ikan secara illegal di perairan Laut Natuna Utara, yang sedang viral saat ini.
Pemerintah menilai aksi puluhan nelayan Tiongkok yang dikawal oleh Coast Guard_nya tersebut, lantaran kurangnya aktifitas nelayan lokal yang mencari ikan disekitar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sehingga mereka berani menjarah ikan diperairan Natuna secara leluasa.
Rencana itupun disambut baik oleh Kenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, dan siap untuk memfasilitasi ratusan nelayan pantura yang bersedia mencari ikan disekitar Laut Natuna Utara.
Bahkan, Kementerian KKP berencana untuk membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) baru disebelah utara pulau Natuna. Karena sebelumnya telah dibangun SKPT disebelah Selatan Pulau Natuna, tepatnya di Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga, pada masa kepemimpinan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.
Ditemui para awak media saat berkunjung ke Natuna, Selasa (07/01) lalu, Menteri KP Edhy Prabowo menuturkan, bahwa keberadaan SKPT akan membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan nelayan Natuna.
“Sarana infrastruktur penunjang sektor perikanan di Natuna sudah ada, hanya saja perlu penyempurnaan dan peningkatan,” ungkap Edhy.
Edhy Prabowo juga menayampaikan bahwa pihaknya akan kembali mengupayakan bantuan kapal tangkap ikan bagi para nelayan Natuna, yang terbuat dari bahan selain fiber. Hal itu sesuai permintaan para nelayan setempat, yang mengaku kapal fiber tidak cocok untuk dioperasikan disekitar laut Natuna, lantaran kondisi gelombang air laut yang tidak menentu diwilayah tersebut.
Sementara itu seperti Ketua DPRD Natuna Andes Putra ketika di jumpai para awak media mengaku sangat menyambut baik rencana Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan diwilayahnya.
Namun Andes juga menyinggung terkait rencana Pemerintah Pusat yang ingin mengirimkan ratusan nelayan asal pantura ke laut Natuna. Menurutnya, pihak KKP juga harus mempertimbangkan aspek sosial terhadap nelayan lokal.
“Kita mendukung jika KKP ingin melepaskan nelayan dari Jawa ke Natuna. Namun KKP juga harus mempertimbangkan aspek dari nelayan lokal dulu,” ucap Andes.
Maksudnya, tambah Andes, Pemerintah terkait harus terlebih dahulu membuat aturan baku, untuk memberikan batas wilayah mana yang menjadi wilayah nelayan lokal mencari ikan, begitu juga sebaliknya dengan para nelayan dari Pulau Jawa.
Pasalnya, rata-rata nelayan dari Pulau Jawa menggunakan kapal besar dengan kapasitas diatas 10 GT. Sedangkan nelayan Natuna hanya menggunakan pompong (kapal motor) berukuran dibawah 10 GT.
“Jangan sampai terjadi persenggolan antara nelayan lokal dan nelayan dari Jawa. Ini harus diantisipasi sejak dini, agar tidak terjadi gesekan nantinya. Dibuat dulu aturan bakunya,” tegasnya.
Lebih lanjut Andes juga berharap agar Pemerintah Pusat bisa merealisasikan usulan para nelayan yang ada disalah satu daerah perbatasan tersebut, supaya kesejahteraan mereka bisa meningkat.
“Sebab perekonomian masyarakat kita banyak ditopang dari laut, bukan dari darat. Untuk itu saya harap KKP dapat memperhatikan para nelayan kita,” pungkas Andes.(rp/red)
Komentar