ANAMBAS _ www.ranaipos.com : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021, rapat tersebut diselenggarakan di ruang Sidang Paripurna Lantai I Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Senin (4/4/2022).
Dalam sidang Paripurna penyampaian LKPJ Bupati Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021 itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syamsil Umri dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Anambas Firdiansyah, serta disaksikan oleh Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Anambas yang telah menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2021 dengan tepat waktu,” ucap Umri
Umri juga menyampaikan sesuai dengan mekanisme dimana laporan tatahun anggaran disampaikan kepada DPRD satu kali dalam setahun paling lama 3 bulan setelah anggaran berkahir.
Semantara itu dia menambahkan, akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu dapat disampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2021 pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas ditargetkan sebesar Rp 1, 112,60 7 miliar dan terealisasi sebesar Rp 844,501 miliar atau sebesar 75,2% dengan rincian sebagai berikut dana transfer tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar 1, 071, 10 miliar rupiah dan terealisasi sebesar 790,5 miliar rupiah atau sebesar 74,60%.
Sementara Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris saat menyampaikan laporan menyebutkan jika prioritas penyerapan anggaran tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Kesehatan serta Dinas PUPRPRKP dalam pembangunan.
“Kita tetap prioritas utama adalah pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia unggul yang berakhlakul karimah, perikanan dan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan dengan lingkungan hidup yang lestari,”ujarnya.
Dia juga menambahkan, konektivitas sarana prasarana wilayah yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan investasi birokrasi yang melayani dan inovasi serta otonomi desa yang berdaya saing.
” Banyak yang sudah terlaksana namun masih ada yang akan kita laksanakan lagi kedepannya agar pembangunan itu dapat dinikmati oleh masyarakat,” katanya.*(Heri)
Komentar