Jakarta : Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyoroti buruknya kualitas beras stok pemerintah yang ada di Gudang Bulog di berbagai daerah. Hal tersebut diungkapkannya setelah rangkaian kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Jawa Tengah, Yogyakarta, Subang, Karawang hingga Bali beberapa waktu lalu.
Dahuri mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pembelian beras at any quality oleh Perum Bulog. Menurutnya, aturan tersebut telah memicu moral hazard di tingkat petani dan memperburuk kualitas stok beras nasional.
“Niat awal pemerintah menjamin pasar bagi petani itu baik, tetapi kata-kata ‘kualitas apa pun’ ini yang salah. Itu membuat petani jadi nakal,” tegas Dahuri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, baru-baru ini yang dikutip situs DPR RI, Sabtu (22/11).
Dahuri juga mencontohkan, berbagai tidakan nakal oleh petani seperti memanen sebelum waktunya agar cepat dijual ke Bulog, bahkan ada yang merendam gabah agar beratnya bertambah. Karena itu, ia menilai kebijakan harus segera diganti.
Selain soal mutu, masalah lain yang disorot Dahuri adalah stok beras yang menumpuk di gudang Bulog. Dalam kunjungannya ke Indramayu, ia menemukan banyak beras rusak yang tidak disalurkan.
“Gudang penuh, berasnya pada busuk. Bulog tidak bisa menyerap gabah lagi. Kerugian berlapis, sementara Bulog masih pakai pinjaman komersial. Sampai 300 ribu ton beras dilaporkan menjadi busuk,” ungkapnya.
Dahuri menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menahan pelepasan beras tersebut dan menyebutnya sebagai penjahat.
“Menurut saya itu penjahat yang menahan beras itu,” ujarnya.(Rid).
Komentar