Batam _ www.ranaipos.com : Upaya hukum Heri Kafianto untuk lepas dari status tersangka kandas. Pengadilan Negeri Batam secara resmi menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya, dalam sidang putusan yang digelar Senin (2/6/2025). Heri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pemanduan dan penundaan kapal di seluruh pelabuhan wilayah Batam, Kepulauan Riau, pada periode 2015 hingga 2021.
Permohonan praperadilan diajukan Heri pada 7 Mei 2025, dengan alasan penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Kepri tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Ia meminta hakim untuk membatalkan Surat Penetapan Tersangka serta memerintahkan penghentian penyidikan terhadap dirinya.
Namun, majelis hakim dalam Putusan Nomor: 4/Pid.Pra/2025/PN Btm menyatakan seluruh permohonan tersebut tidak berdasar hukum dan menolak untuk seluruhnya. Heri juga dibebankan untuk menanggung biaya perkara.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, maka status tersangka Heri Kafianto yang ditetapkan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-28/L.10.5/Fd.1/01/2025 tanggal 13 Januari 2025 dinyatakan sah. Heri yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Komersial Pelabuhan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, diduga berperan dalam menunjuk pihak ketiga untuk mengelola fasilitas negara secara melawan hukum, yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar.
Kepala Kejati Kepri, Teguh Subroto, SH, MH, menyambut baik putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
“Penyidik telah bertindak sesuai prosedur dan alat bukti yang cukup. Kami akan gaspol dalam menuntaskan penyidikan ini dan segera menyusun berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Kasus ini harus mendapat keadilan dan kepastian hukum,” tegas Kajati.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut potensi kerugian besar bagi negara. Kejati Kepri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum.*(dewi)
Komentar