Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang berulang kali muncul di ruang publik sesungguhnya telah selesai secara administratif, akademik, dan hukum. Universitas, lembaga forensik, hingga aparat penegak hukum telah memberikan klarifikasi. Namun, polemik itu tak juga padam. Di sinilah persoalannya berubah: bukan lagi soal ijazah, melainkan soal politik kecurigaan.
Kita sedang menyaksikan pergeseran penting dalam kehidupan publik Indonesia: fakta tidak otomatis melahirkan kepercayaan. Bahkan, dalam banyak kasus, fakta justru dicurigai sebagai bagian dari manipulasi. Fenomena ini menandai krisis yang lebih dalam—krisis epistemik dan krisis kepercayaan sosial.
Kecurigaan sebagai Bentuk Kekuasaan
Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak pernah netral. Dalam masyarakat modern, kebenaran diproduksi melalui institusi—kampus, negara, hukum. Namun, ketika institusi itu dianggap bersekongkol dengan kekuasaan politik, maka seluruh pengetahuan yang dihasilkannya ikut dicurigai.
Dalam konteks Indonesia, pengalaman panjang otoritarianisme Orde Baru meninggalkan warisan ketidakpercayaan struktural. Negara pernah memanipulasi data, sejarah, dan informasi. Trauma ini belum sepenuhnya pulih. Maka, ketika negara atau universitas menyampaikan klarifikasi, sebagian publik tidak melihatnya sebagai otoritas kebenaran, melainkan sebagai power discourse yang patut dilawan.
Modal Simbolik dan Delegitimasi
Pierre Bourdieu membantu kita memahami bahwa ijazah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan modal simbolik—penanda legitimasi, kompetensi, dan kelayakan memimpin. Ketika legitimasi politik dipersoalkan, maka simbol-simbolnya pun diserang.
Dalam kasus Jokowi, ijazah menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi keseluruhan figur: dari asal-usul sosial, gaya kepemimpinan, hingga kebijakan. Serangan terhadap ijazah bukan bertujuan mencari kebenaran akademik, melainkan meruntuhkan otoritas simbolik seorang pemimpin yang sejak awal tidak lahir dari elite tradisional.
Dari Skeptisisme ke Sinisme
Zygmunt Bauman menyebut masyarakat kontemporer sebagai liquid society—masyarakat cair yang ditandai oleh rapuhnya kepastian. Dalam kondisi ini, skeptisisme yang sehat mudah berubah menjadi sinisme total. Semua institusi dicurigai, semua penjelasan dianggap manipulatif.
Indonesia hari ini memperlihatkan gejala itu. Media sosial mempercepatnya. Algoritma lebih menyukai emosi dibanding verifikasi. Kecurigaan menjadi konten, sinisme menjadi identitas, dan prasangka menjadi komoditas politik.
Akibatnya, klarifikasi akademik kalah oleh video pendek; hasil forensik kalah oleh narasi konspirasi. Bukan karena bukti kurang kuat, tetapi karena kepercayaan sudah terlanjur runtuh.
Komunitas Imajinatif Kecurigaan
Benedict Anderson menjelaskan bangsa sebagai imagined community—komunitas yang dibangun lewat narasi bersama. Dalam konteks hari ini, kita melihat lahirnya komunitas imajiner alternatif: komunitas kecurigaan. Mereka disatukan bukan oleh data, melainkan oleh keyakinan bahwa “ada kebenaran yang disembunyikan”.
Komunitas ini lintas kelas, lintas pendidikan, dan lintas wilayah. Mereka menemukan solidaritas emosional dalam rasa curiga bersama. Fakta yang berlawanan bukan dianggap koreksi, melainkan ancaman.
Bahaya bagi Demokrasi
Politik kecurigaan boleh jadi efektif sebagai alat mobilisasi jangka pendek. Namun ia berbahaya bagi demokrasi. Demokrasi membutuhkan kepercayaan minimal: pada prosedur, pada institusi, dan pada fakta bersama. Tanpa itu, ruang publik berubah menjadi arena saling meniadakan.
Jika universitas tidak dipercaya, hukum dicurigai, dan fakta dipersempit menjadi opini, maka yang runtuh bukan hanya reputasi individu, melainkan fondasi deliberasi demokratis itu sendiri.
Polemik ijazah Jokowi adalah cermin zaman. Ia menunjukkan bahwa krisis terbesar kita bukan krisis dokumen, melainkan krisis kepercayaan. Tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar membuktikan kebenaran, tetapi memulihkan keyakinan bahwa kebenaran masih mungkin dipercaya.
Jika tidak, kita akan hidup dalam politik kecurigaan yang tak pernah selesai—di mana fakta selalu kalah oleh prasangka, dan demokrasi berjalan tanpa pijakan bersama.***
Komentar