www.ranaipos.com–Tanjungpinang : Masih suasana Imlek terjadi perusakan pagar kayu milik warga dalam kegiatan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang menuai sorotan, Rabu (18/2/26).
Kuasa hukum Cristina Djodi, Herman SH, menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP maupun Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru.
Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dapat diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda.
Herman SH menyatakan bahwa pagar kayu yang dirusak tidak diatur dalam Peraturan Daerah terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Menurutnya, jika tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai prosedur, maka dapat berimplikasi pidana.
Ia juga menegaskan bahwa anggota Satpol PP bukan institusi yang kebal hukum. Setiap tindakan di lapangan tetap harus berpedoman pada hukum yang berlaku dan standar operasional prosedur (SOP).
“Jika ada kelalaian dalam menjalankan tugas yang mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana, maka oknum yang bersangkutan bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ujarnya.
Secara prinsip, meskipun Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum, aparat tersebut tetap terikat pada ketentuan hukum pidana umum. Apabila dalam pelaksanaan tugas terjadi kelalaian yang menimbulkan kerugian, kekerasan fisik, atau pelampauan wewenang, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pertanggungjawaban pidana sendiri bersifat individual. Artinya, apabila terdapat pelanggaran, maka oknum yang melakukan perbuatan tersebut yang akan diproses sesuai hukum, bukan institusinya secara keseluruhan.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Kabid Trantib) Satpol PP menjelaskan bahwa kegiatan penertiban yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya.
“Kegiatan hari ini didukung oleh unsur TNI dan Polri. Kami berharap sebelumnya situasi bisa terkendali dan pelanggaran Perda dapat diselesaikan bersama. Namun pihak Djodi masih berupaya memasang pagar. Jadi hari ini kami melakukan penertiban pagar kayu dan bata yang masih terpasang di lokasi,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan keindahan kota. “Tujuan kami agar wilayah kota tetap tertib, rapi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Peristiwa ini pun memunculkan perbedaan pandangan antara pihak kuasa hukum dan aparat penegak Perda. Hingga kini, persoalan tersebut masih menjadi perhatian dan berpotensi menempuh jalur hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam pelaksanaannya.(dv)
Komentar