www.ranaipos.com – Jakarta : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, hadir langsung dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal. Acara ini menjadi momen penting dalam upaya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum, yang ditandai dengan beberapa agenda strategis.
Agenda utama dalam kegiatan ini meliputi Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), peluncuran Transformasi Digital Kementerian Hukum, serta Pencanangan Resolusi Tahun 2025.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam arahannya menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. “Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas ini bukan sekadar simbol,” ujarnya.
Beliau juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menerapkan tiga prinsip utama yaitu bekerja keras dan konsisten dalam menegakkan nilai-nilai integritas di setiap lini pekerjaan, berinovasi dalam pelayanan publik, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, berkomitmen penuh menjaga budaya kerja profesional, etis, dan bebas penyimpangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkum meluncurkan Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2025 yang berfokus pada tiga pilar utama:
1.Penguatan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2.Penciptaan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
3.Pelayanan publik yang memberikan kepastian hukum dan berdampak nyata.
“Resolusi ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk menghadirkan perubahan signifikan bagi masyarakat,” tegasnya.
Menteri Hukum juga memperkenalkan program Transformasi Digital sebagai terobosan dalam reformasi hukum. Langkah ini dirancang untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, dengan harapan memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang turut hadir dalam kegiatan ini, memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dukungan mereka dalam transformasi Kementerian Hukum. Ia menekankan pentingnya memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi tantangan proses transisi.
Beberapa target kinerja yang menjadi fokus adalah:
1.Reformasi hukum yang berkeadilan.
2.Peningkatan layanan hukum dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
3.Pelaksanaan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum dan seluruh Kepala Kantor Wilayah Hukum dari seluruh Indonesia. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.(*)
Komentar