www.ranaipos.com – Tanjungpinang : Rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang menuai reaksi dari banyak pihak. Salah satu suara yang cukup vokal adalah mantan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma.
Saat dimintai tanggapannya usai menghadiri salah satu acara di Kelurahan Batu IX, Rabu (31/7/2024) malam, Rahma mengaku prihatin dan miris dengan rencana pemotongan TPP tersebut.
“Saya cukup kaget juga baca berita ada rencana memotong TPP. Apalagi sampai 35 persen,” ucapnya.
Menurut Rahma, jika TPP mengalami penurunan, ini pasti akan berdampak juga kepada kondisi perekonomian di Tanjungpinang.
“Kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat itu harus dipenuhi,” lanjutnya. Ketika ia memimpin dulu, Rahma dengan tegas meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjaga kebutuhan pegawai dan kebutuhan masyarakat. Bahkan waktu itu, ia juga bermohon kepada DPRD untuk menjaga masalah tersebut, termasuk urusan gaji honorer.
Rahma menegaskan, jika pemotongan TPP terjadi, ini bukan saja mempengaruhi ekonomi, tapi juga kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi selama ini, kebutuhan pegawai tertutupi dari gaji dan TPP, tanpa adanya sumber pendapatan lain seperti honorarium kegiatan. “Dan bisa saja kalau kebutuhan pegawai dikurangi, dapat menimbulkan potensi pungutan liar atau pungli pada urusan pelayanan ke masyarakat,” imbuhnya.
Ditanya soal pandangannya atas krisis keuangan yang menimpa Pemko, Rahma mengatakan, jika berdasarkan yang ia baca di pemberitaan, defisit APBD 2024 ini akibat Pemko yang salah menghitung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2024. “Itu kesalahan fatal, jika sampai salah hitung silpa, lalu belanjanya tinggi. Harusnya seimbang antara pendapatan dan belanja,” tegasnya.
Rahma juga mengenang masa kepemimpinannya saat Tanjungpinang dilanda pandemi COVID-19. Meski anggaran terbatas dan banyak yang dirasionalisasi, kebutuhan masyarakat dan TPP untuk pegawai tidak sepeserpun dikurangi. “Makanya saya prihatin dan miris melihat kondisi ini di saat kondisi pasca-COVID semakin membaik, kenapa justru Pemko krisis. Saya juga dengar insentif yang selama ini diterima oleh masyarakat juga mengalami keterlambatan,” tutup Rahma. *(devi)
Komentar