www.ranaipos.com – Tanjungpinang : Media Sempadan.pos menggelar diskusi panel strategis bertajuk “Mau Dibawa Ke Mana Tanjungpinang?” yang menghadirkan jajaran pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat. Diskusi ini menyoroti transisi ekonomi pasca-pandemi, strategi anggaran, hingga visi jangka panjang pembangunan kota.
Hadir sebagai narasumber utama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, Kepala Bapelitbang, Riono, Kepala Dinas Kominfo, Teguh, serta pengamat dan tokoh masyarakat.
Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, menekankan bahwa pemerintah kini sedang beralih dari fase stabilisasi ekonomi masa pandemi menuju fase akselerasi. Ia mengungkapkan bahwa APBD memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saat Covid-19, fokus kita adalah stabilisasi melalui UMKM. Namun sekarang, kita butuh akselerasi yang disumbangkan oleh belanja modal. Kabar baiknya, hampir Rp300 miliar dana APBN akan masuk ke Tanjungpinang untuk pembangunan infrastruktur, seperti sekolah rakyat dan RSUD baru,” ujar Zulhidayat.
Ia juga menyoroti perubahan skema dana transfer pusat pada tahun 2025-2026 yang menuntut pemerintah daerah lebih jeli menangkap peluang ekonomi lokal, termasuk perputaran uang dari program-program pusat yang masuk ke daerah.
Kepala Bapelitbang, Riono, menjelaskan bahwa arah Tanjungpinang sudah memiliki kompas yang jelas dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) 20 tahun ke depan serta RPJMD 5 tahunan.
“Tahun 2026, fokus kita adalah pembangunan kota cerdas yang inklusif berbasis budaya. Ada lima prioritas utama: pembangunan manusia (kesehatan & pendidikan), ekonomi (modal usaha UMKM), lingkungan hidup (sampah & limbah), pemberdayaan masyarakat, serta penataan kawasan pesisir,” papar Riono.
Riono juga mengklarifikasi bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah agar tidak terjebak dalam tunda bayar, sembari tetap menyelaraskan visi Walikota yang fokus pada kesejahteraan dan kreativitas teknologi.
Kepala Dinas Kominfo, Teguh, memberikan klarifikasi terkait isu belanja pegawai yang sempat simpang siur di media. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penyesuaian agar belanja pegawai tidak melebihi 30% sesuai aturan nasional di tahun 2027.
“Walikota saat ini melakukan manajemen keuangan yang ketat karena masuk di tengah kondisi beban tanggung jawab keuangan yang ada. Fokus beliau bukan membangun proyek ‘mercusuar’ dari nol, tapi memperbaiki infrastruktur dasar dan meningkatkan etos kerja aparatur agar pelayanan publik maksimal tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif pajak atau parkir secara gegabah,” tegas Teguh.
Perwakilan tokoh masyarakat sekaligus akademisi/jurnalis senior menekankan bahwa masa depan Tanjungpinang tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga dinamika masyarakat dan ekosistem ekonomi.
“Pemerintah itu hanya menyumbang sebagian kecil dari PDRB kita. Kekuatan sesungguhnya ada pada bagaimana satu rupiah uang pemerintah mampu memicu kelipatan ekonomi di masyarakat. Kita harus optimis melihat peluang regional dan internasional, serta memastikan dokumen perencanaan seperti RPJMD benar-benar menjadi panduan perubahan, bukan sekadar dokumen di atas kertas,” ungkapnya.
Selanjutnya Dwi Kamalawaty selaku owner Sempadanpos sekaligus penyelenggara diskusi panel ini digelar bertujuan membantu pemerintah kota Tanjungpinang untuk pembangunan dan ekomoni dengan mengumpulkan ide-ide cemerlang dari para undangan.
“Saya prihatin dengan kondisi Tanjungpinang saat ini jangan hanya bicara data dengan planing yang hanya dikerjakan berapa persen saja. Tapi buatlah sesuatu untuk jangka panjang di masa depan untuk anak cucu kita. Karena saya ingat almarhum bapak H Akmal dari kedai kopilah muncul ide pembentukan provinsi Kepri,” tutup Dwi.
Diskusi ini diakhiri dengan harapan agar kolaborasi antara pemerintah, media, dan tokoh masyarakat dapat terus terjaga demi mengawal arah pembangunan Tanjungpinang yang lebih sejahtera dan berbudaya.*(dv)
Komentar