NATUNA (RP) _ RANAIPOS.COM : Kepala Desa Se_Kabupaten Natuna menyatakan diri siap mendukung Pemilu Damai pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Harmanto ketua Forum Kepala Desa (FKD) Natuna di hadapan Yusripandi Ketua DPRD Natuna dan Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yunisuprapti MA di ruang ketua DPRD Natuna, Kamis (27/09) siang.
Harmanto, Ketua Forum Kepala Desa Natuna membantah hendak tentang pemberitaan memboikot penyelenggaraan pemilihan umum 2019 mendatang karena tidak sesuai dengan pernyataan sikap yang disampaikan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Natuna dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Selasa (25/09) siang itu hanya berupaya mempertanyakan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 dan 2018.
“Kami hendak mengklarifikasi pemberitaan Haluan Kepri Edisi Rabu (26/9) kemarin. Dalam pemberitaan itu dikabarkan bahwa Kades se_Kabupaten Natuna mengancam boikot Pemilu 2019,” ungkap Harmanto.
Ia megakui ancaman menutup kantor desa memang betul adanya dan tertera sebagai salah satu point pernyataan sikapnya yang disampaikan pada pertemuan itu.
“Tapi kalaupun ada suara ancaman boikot pemilu dari anggota FKD pada acara itu, saya rasa suara-suara itu merupakan dinamika forum, dan itu saya yakin hanya bersifat silaf ngomong, maklumlah suasana rapat juga agak sedikit panas. Kami tidak ada sama sekali bermaksud memboikot pemilu dan itu tidak pernah menjadi bagian diskusi dan pembahasan kami,” papar ketua Forum Kepala Desa Se_Natuna yang juga merupakan Kepala Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna itu.
Degan begitu, ketua FKD dan pengurus lainnya berinisiatif mendatangi kantor DPRD Natuna untuk menyatakan diri bahwa mereka siap mendukung pelaksanaan Pemilu Damai 2019 mendatang.
“kami datang ke sini untuk menyatakan sikap bahwa kami mendungkung Pemilu Damai 2019 mendatang sekaligus ingin mengklarfikasi atas pemberitaan tersebut,” cetus Harmanto.
Ia menuturkan, kedatangan mereka ke DPRD Natuna pada Selasa (25/9) itu murni untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD dan Pemerintah untuk mempertanyakan penyaluran ADD ke Desa tanpa tendensi lain.
“Maksud kami meminta RDP dengan Dewan dan Pemerintah cuma satu yakni kami ingin dana ADD segera dialokasikan karena kami sudah kepayahan membangun di Desa. Itu saja maksud dan tujuan kita,” tegasnya.
Ketua DPRD Natuna, Yusripandi mengakui hal yang sama. Menurutnya ungkapan boikut pemilu itu merupakan ekses suasana rapat.
“Saya rasa itu cuma bawaan emosi dan bersifat sesaat, makanya di forum rapat tidak ada tanggapan apapun mengenai ungkapan itu. Saya yakin tak ada niat pak Kades yang mau memboikot Pemilu,” Ujar Yusripandi.
Wakil Bupati Natuna, Dra. Hj. Ngesti Yunisuprapti, MA yang juga turut hadir dalam pertemuan itu mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam berucap.
“Saya berharap semuanya akan menjadi lebih baik dan kami beruapaya keras memenuhi apa yang menjadi permintaan desa dan mari kita berhati-hati dalam berujar dan bersikap,” pungkas Wabup Ngesti.
Turut pada pertemuan dengan Ketua DPRD dan Wakil Bupati Natuna itu di antaranya Kepala Desa Harapan Jaya (Evan Sukadir), Kepala Desa Gunung Puteri (Saifudin), Kepala Desa Kelarik (Syamsulu Bahri), Kepala Desa Gunung Durian (Amran) dan Kepala Desa Sungai Ulu (Harmanto) serta beberapa awak media. (Rapi).
Komentar